SERANG,RADARBANTEN.CO.ID-Ada kabar gembira. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten pada tahun 2024 ini akan mengucurkan bantuan keuangan untuk 1,238 desa se Banten. Tiap desa nantinya akan diguyur bantuan senilai RP100 juta.
Hal itu terungkap dalam Rapat Koordinasi (Rakor) antara Pj Gubernur Banten Al Muktabar bersama Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Provinsi Banten di Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Kota Serang pada Jumat 19 Januari 2024 lalu.
Rakor itu diketahui membahas terkait petunjuk teknis penggunaan Bantuan Keuangan (Bankeu) dana desa yang diberikan sebesar Rp100 juta setiap desa.
Al Muktabar mengatakan, pembahasan teknis bankeu ini sengaja dilakukan dari awal tahun agar Bankeu ini dapat terserap dan digunakan semaksimal mungkin oleh Pemerintah Desa.
“Kita ingin bankeu senilai Rp100 juta per desa ini dapat digunakan semaksimal mungkin guna pembangunan di desa,” ujar Al Muktabar.
Nominal Bankeu sendiri naik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang hanya Rp15 sampai Rp60 jutaan saja.
Al pun menekankan akan penggunaan Bankeu desa yang harus digunakan untuk menjalankan mandatory dari Pemerintah Pusat.
“Seperti kegiatan dukungan penanganan stunting, peningkatan sarana prasarana Kesehatan, membuat jamban keluarga sampai peningkatan kapasitas kepala desa dan perangkatnya,” ujarnya.
Tapi, selain menjalankan mandatory tadi, Bankeu desa juga bisa digunakan untuk pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes diharapkan bisa membuat desa di Banten menjadi mandiri dalam memaksimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) nya.
Ketua Apdesi Provinsi Banten Uhadi mengapresiasi atas kucuran Bankeu dari Pemprov Banten yang pada tahun ini juga mengalami kenaikan.
Menurutnya, kenaikan Bankeu itu merupakan bentuk perhatian Pemprov Banten kepada Pemerintah Desa. Pihaknya pun berkomitmen menggunakan Bankeu itu untuk menjalankan mandatory tadi.
“Alhamdulillah, bankeu pada tahun ini juga mengalami kenaikan. Ini menandakan perhatian dari Pemprov kepada desa-desa di Banten. Dan InsyaAllah mandatory seperti pengembangan pelayanan dasar, kesehatan, jamban keluarga serta peningkatan kapasitas yang sudah dianggap wajib,” pungkasnya. (*)
Reporter: Yusuf Permana
Editor: Agung S Pambudi
