SERANG, RADARBANTEN.CO.ID – Persoalan aset daerah saat ini masih menjadi suatu pekerjaan rumah (PR) bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten, termasuk masalah aset sekolah.
Ketua Komisi V DPRD Banten Yeremia Mendrofa mengatakan, saat ini masih banyak terdapat sekolah yang memiliki masalah tentang asetnya. Katanya, terdapat beberapa aset sekolah baik SMA dan SMK negeri yang hingga kini tak jelas status kepemilikannya.
“Banyak sekolah yang belum jelas status kepemilikannya. Sehingga menghambat pembangunan. Untuk itu kita dorong BPKAD (Badan Pengelolaan Aset dan Keuangan Daerah, red) untuk menyelesaikan persoalan aset sekolah,” kata Yeremia, Jumat 19 Juli 2024.
Yeremia mengatakan, pengelolaan aset ini tentu harus terus dibenahi. Ia tidak ingin jika suatu saat akan timbul masalah yang dapat menganggu kegiatan belajar mengajar (KBM) para guru dan siswa.
Selain aset, kata Yeremia, PR selanjutnya ialah tentang Sumber Daya Manusia (SDM) pengajar, yang mana kini banyak guru di Banten yang masuk usia pensiun.
Pihaknya juga mendesak Pemprov Banten melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Banten untuk segera membuka rekrutmen guru.
“Guru yang sudah masuk usia pensiun semakin banyak. Sehingga tenaga pendidik kita (jam mengajarnya) sudah overload (melebihi batas,red). Dan ini juga berakibat pada pengurangan rombel (rombongan belajar),”ucapnya.
Meski begitu, politisi PDIP itu juga tak memungkiri jika pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menjadi salah satu solusi. Namun, kebutuhannya belum sesuai.
“Pasing grade mereka belum banyak yang memuaskan. Jadi ini sebuah problem sendiri. Di samping itu bagiamana rekrutmen guru diberikan ruang dan jangan dibatasi,” ujarnya.
Yeremia juga menilai, unit sekolah baru (USB) yang baru-baru ini dibangun juga harus dibarengi dengan pemenuhan sumberdaya manusia (SDM).
“Sekarang saja di sekolah-sekolah mengutangi rombel karena kuranf guru. Ditambah satu guru jam mengajatnya bjsa sampai 40 jam. Dan ini harus kita dorong agar pemprov menyelesaikan masalah tenaga pendidik,” imbuhnya.
Sementara, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Banten Rina Dewiyanti tidak menampik jika terdapat beberapa masalah terhadap pengelolaan aset milik sekolah di Banten.
Katanya, saat ini pihaknya terus berkoordinasi dengan pihak terkait guna menanggani persoalan aset itu.
“Masalahnya ada distatus hak kepemilikan,” pungkasnya.
Editor : Merwanda
