Penjabat (Pj.) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mencatatkan sejarah baru dengan memborong penghargaan Piala Adipura 2023 untuk seluruh Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi di wilayahnya.
Ia mengemukakan, prestasi itu menjadi parameter yang harus dijaga oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup, seluruh wali kota, serta bupati di Jakarta.
RelatedPosts
Heru mengucapkan terima kasih atas dukungan dan partisipasi seluruh wali kota, bupati, serta masyarakat di Jakarta atas pencapaian tersebut. Piala Adipura 2023 diberikan langsung oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin di Graha Manggala Wanabakti, Jakarta Pusat, pada 5 Maret 2024.
Menurut Kepala Dinas Lingkungan Hidup (LH) Provinsi DKI Jakarta Asep Kuswanto, penilaian penghargaan Piala Adipura 2023 dilakukan dengan melihat fisik lingkungan, operasional fasilitas pengelolaan sampah, serta data dan informasi. Bahkan, pemantauan Adipura kali ini menggunakan citra satelit dan metodologi Aerial Survey yang menggunakan drone. Aerial Survey merupakan metode pengumpulan data dan informasi berkaitan dengan area daratan atau medan dari perspektif udara.
“Prestasi ini diperoleh atas peran serta berbagai pihak terkait, seperti perangkat daerah, BUMD (Badan Usaha Milik Daerah), instansi terkait, dan unsur masyarakat,” kata Asep. Ia pun menegaskan, penghargaan enam Piala Adipura tak lepas dari peran Pj. Gubernur Heru yang memprioritaskan program pengurangan pengelolaan sampah.
Asep menyebutkan, sebanyak 20 lokasi, 124 komponen, serta 268 sub-komponen menjadi penilaian fisik Adipura.
Lima kota administrasi yang mendapat Piala Adipura 2023 adalah Kota Administrasi Jakarta Pusat, Kota Administrasi Jakarta Utara, Kota Administrasi Jakarta Timur, Kota Administrasi Jakarta Selatan, dan Kota Administrasi Jakarta Barat.
Sementara satu Kabupaten Administrasi yang juga mendapat Piala Adipura 2023 adalah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
Saat ini, lanjut Asep, Dinas LH Provinsi DKI Jakarta menargetkan pengurangan dan pengelolaan sampah di Jakarta secara maksimal, dari hulu, tengah, hingga hilir. Dari hulu, Dinas LH berfokus pada regulasi dan edukasi bagaimana mengurangi sampah dari sumbernya. Sementara, Pemprov DKI Jakarta mengajak masyarakat mengurangi sampah rumah tangga dan pendampingan Bidang Pengelolaan Sampah (BPS) Rukun Warga (RW). Gerakan Jakarta Sadar Sampah pun dibentuk sebagai wadah edukasi kepada masyarakat dan sinergi dengan berbagai pihak.
Kemudian, dari sisi tengah, dilakukan pengadaan infrastruktur dan teknologi pengelolaan sampah. Cara ini untuk meningkatkan fungsi Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) menjadi Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R), agar volume sampah dapat diminimalkan sebelum dikirim ke Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang.
“Di hilir, kami fokuskan pada pengolahan sampah menjadi energi dan produk bermanfaat. Di sisi ini, Pemprov DKI melakukan optimalisasi TPST Bantargebang, seperti pembangunan Landfill Mining, RDF Plant, dan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa),” bebernya.
Secara terpisah, pengamat kebijakan publik Zulfikar Dachlan menyatakan, penghargaan itu menjadi bukti bahwa inovasi pengelolaan sampah dan kebijakan tepat Pemprov DKI Jakarta berjalan dengan baik, terutama dalam pengelolaan sampah dari hulu ke hilir.
Apalagi, kata Zulfikar, ke depan, sampah Jakarta akan terus menjadi persoalan utama, seiring dengan pertumbuhan penduduknya. Demikian pula dengan masalah lingkungan lainnya. “Sebagai Kota Global, Jakarta harus terjaga kebersihan dan keasrian lingkungannya secara teru-menerus. Dibutuhkan inovasi terbaru sesuai dengan perkembangannya ke depan,” katanya.
Pada 2023, Pemprov DKI Jakarta mendapatkan empat Anugerah Adipura, dua Sertifikat Adipura, dan satu Plakat Adipura. Anugerah Adipura diperoleh Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kota Administrasi Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Pusat, dan Kota Administrasi Jakarta Timur.
Sementara dua Sertifikat Adipura diraih Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Adapun satu Plakat Adipura diterima Kota Administrasi Jakarta Selatan melalui Tebet Eco Park sebagai Taman Kota Terbaik.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan Kebijakan dan Strategi Nasional (Jakstranas) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sesuai Perpres Nomor 97 Tahun 2017. Pada 2025 , seluruh kota/kabupaten di Jakarta dapat mengelola sampah 100 persen, dengan rincian 30 persen pengurangan dan 70 persen penanganan.
Pemprov DKI Jakarta juga meraih penghargaan terkait lingkungan hidup tingkat nasional di jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA), yakni penghargaan Adiwiyata. penghargaan itu diberikan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Rl dalam acara penghargaan Adiwiyata Mandiri dan Adiwiyata Nasional Tahun 2024 bertema “Peduli Lingkungan, Berbudaya Hijau” di Ruang Auditorium Dr. Ir. Soedjarwo, Gedung Manggala Wanabakti, Rabu, 2 Oktober 2024 lalu. penghargaan itru diberikan Wakil Menteri Lingkungan Hidup, Ale Dohong.
Gubernur Heru Raih Penghargaan One Map Policy 2024
Penghargaan lain diperoleh Pj. Gubernur Heru di bidang Pembangunan Berkelanjutan adalah One Map Policy for Better Governance atau Kebijakan Satu Peta untuk Tata Kelola yang Lebih Baik pada tingkat pemerintah daerah. Penghargaan itu diberikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto, yang juga Ketua Tim Percepatan Kebijakan Satu Peta, dalam ajang One Map Policy Summit 2024 di St. Regis Jakarta, Kamis, 11 Juli 2024.
Penghargaan itu diperoleh melalui geoportal Jakarta Satu yang mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, melalui sistem berbasis elektronik yang sistematis.
Pj. Gubernur Heru mengungkapkan, Jakarta Satu mengintegrasikan 29 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemprov DKI Jakarta. “Semoga Pemprov DKI dapat bisa terus meningkatkan kualitas data dan informasi geospasial sesuai prinsip kebijakan satu peta, yakni satu standar, satu referensi, satu basis data, dan satu geoportal” bebernya.
Heru menjelaskan, ada 100 lebih peta tematik di Jakarta Satu, baik untuk publik maupun sebagai peta kerja. Saat ini data Jakarta Satu sedang dikembangkan mengikuti standar Satu Data Indonesia untuk penyebarluasan informasi geospasial. Diharapkan, data dan informasi geospasial yang terintegrasi di Jakarta Satu dapat digunakan dalam pengambilan keputusan, sehingga kebijakan yang dikeluarkan kian berkualitas.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartanto menerangkankan, One Map Policy menjadi forum lintas pemangku kepentingan dalam pembahasan keberlanjutan pelaksanaan Kebijakan Satu Peta. Selain itu, One Map Policy juga menciptakan solusi atas isu-isu pemanfaatan data spasial demi kemajuan pembangunan Indonesia.
Cakupan Kebijakan Satu Peta adalah kompilasi, integrasi, sinkronisasi, serta berbagai data dan informasi geospasial. Hingga saat ini, Kebijakan Satu Peta berhasil mengompilasi 151 peta tematik dari 23 kementerian/lembaga di 38 provinsi. (*)
