SERANG, RADARBANTEN.CO.ID – Ketua Komisi IV DPRD Banten, Muhammad Nizar mengaku geram denga pengelolaan Banten International Stadium (BIS) yang saat ini tidaklah jelas. Yang mana, BIS yang berada di di Sindangsari, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang, Banten dibiarkan mubazir tanpa pernah dimanfaatkan sejak pertama kali dibangun pada tahun 2021.
BIS yang dibangun pada era kepemimpinan Gubernur-Wakil Gubernur Banten Wahidin Halim-Andika Hazrumy ini hanya digunakan saat peresmiannya saja pada tahun 2022 lalu. Dan hingga kini, belum pernah digunakan lagi untuk event-event olahraga.
Bahkan, Gelaran Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) ke-XI Provinsi Banten tahun 2024 dilaksanakan di Kota Tangerang tidak di stadium ini. Padahal, stadium yang dibangun menggunakan anggaran sebesar Rp874,3 miliar ini memiliki berbagai fasilitas penunjang ragam olahraga.
“Kami meminta kepada pemerintah provinsi (Pemprov) untuk segera mengambil langkah agar ada solusi, karena sampai dengan hari ini kami menganggarkan Rp2 miliar per tahun untuk perawatan Stadium itu,” kata Nizar, Kamis 14 November 2024 kemarin.
“Sementara, Stadium itu sudah berapa tahun jadi sampai dengan hari ini, belum jelas keberadaannya,” sambungnya.
Nizar mengaku sangat menyesalkan kemangkrakan BIS ini, sebab BIS ini dibangun menggunakan pinjaman APBD hingga Rp800 miliar kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebagai utang Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang ditimbulkan Covid-19. Menurutnya, Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar tidak bisa bekerja. Karena sudah tiga tahun menjadi Pj Gubernur, hingga kini Al tidak pernah melakukan pemanfaatan BIS.
“Saya pikir ini memang kita perlu kesabaran untuk menunggu adanya pergantian kepemimpinan. Karena Pj hari ini buat kami nggak jelas membangunnya, di mana prestasinya,” ungkap Nizar.
Politisi Gerindra ini menyarankan agar Pemprov Banten membentuk UPT baru di bawah Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) untuk mengurus BIS dari pada di bawah DPUPR yang minim progres. “Kalau BIS mau diserahkan ke swasta silahkan, mekanisme nanti seperti apa. Yang jelas, jangan sampai BIS ini menjadi beban APBD terus-menerus,” imbuhnya.
Reporter: Yusuf Permana
Editor: Aditya
