SERANG, RADARBANTEN.CO.ID – Capaian program prioritas Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah di periode terakhirnya rata-rata sudah berada di atas 80 persen. Bahkan ada beberapa program prioritas Bupati Tatu yang realisasinya lebih dari 100 persen.
Kepala Bidang Bidang Perencanaan Pengendalian Evaluasi Pembangunan Daerah (P2EPD) Bappedalitbang Kabupaten Serang, Agus Firdaus mengatakan, ada sebanyak 12 program prioritas milik Bupati Serang. Program prioritas yang realisasinya belum bisa 100 persen lantaran masa jabatan Bupati Serang yang tidak full akibat adanya Pilkada serentak.
“Dari data LKPJ rata-rata ada di angka 80 persen, walaupun tidak full periodenya sampai akhir 2025, Kalau tidak ada Pilkada serentak harusnya sampai 2025. Tapi ada beberapa yang melebihi target,” katanya, Minggu 22 Desember 2024.
Agus mengatakan, untuk program pembangunan infrastruktur yang ditetapkan dalam RPJMD, terutama untuk pembangunan jalan kabupaten seluruhnya bahkan sudah tuntas dan lebih dari 100 persen.
“Adapun sisanya, merupakan jalan desa yang kewenangannya sudah ditingkatkan jadi jalan kabupaten. Artinya untuk pembangunan infrastruktur sudah melebihi target,” ujarnya.
Begitupun dengan pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Pemerintah sudah merampungkan pembangunan RTLH yang sudah diterapkan pada saat awal periode Bupati Tatu. “Rutilahu masuk program prioritas, ini kalau dilihat dari SK bupati sudah 100 persen lebih, berdasarkan data statis RPJMD ditetapkan,” tegasnya.
Namun, ada program yang realisasinya masih sangat kurang yakni persoalan persampahan dan penanganan pencemaran lingkungan dan limbah. Untuk melihat realisasi program, tentunya harus dilihat lagi indikator pembentuknya apa saja.
“Salah satu kesulitan karena tidak punya TPA, mungkin ini jadi salah satu faktor yang mengurangi nilai program prioritas,” ujarnya.
Meskipun ada program-program yang belum terealisasi 100 persen, Agus melihat adanya irisan antara program bupati sebelumnya dan bupati terpilih yakni Ratu Rachmatu Zakiyah dan Najib Hamas.
Seperti halnya program penanganan persoalan persampahan, penanganan pengangguran dan program-program lainnya. Hal ini tentunya memberikan dampak yang baik bagi masyarakat karena adanya keberlanjutan.
“Bupati terpilih ada program unggulan terkait pengelolaan persampahan, jadi berkelanjutan. Ini memang dalam penyusunan visi-misi calon diminta untuk berkelanjutan berdasarkan amanat dari dokumen RPJPD,” pungkasnya.
Nantinya, untuk 12 program prioritas bupati saat ini, akan ada pergantian program unggulan oleh bupati terpilih melalui mekanisme Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) 2025.
“Total program prioritas bupati saat ini ada 12, tapi di bulan Februari akan di ganti dengan program unggulan bupati terpilih melalui mekanisme P-RKPD 2025,” ujarnya.
Editor: Abdul Rozak
