CILEGON, RADARBANTEN.CO.ID – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Cilegon membantah telah melakukan pemotongan uang saku anggota Paskibraka Kota Cilegon. Hal itu disampaikan dalam hearing hearing di Ruang Rapat DPRD Cilegon, Kamis (13/3). Para orang tua anggota Paskibraka mempertanyakan mengenai pemotongan uang saku anaknya.
Kepala Kesbangpol Cilegon, Sri Widayati menyatakan, permasalahan ini hanya soal komunikasi.
“Jadi intinya hasil pembahasan hari ini adalah memperkuat komunikasi, karena ini hanya soal miskomunikasi saja yah,” ujar Sri kepada wartawan.
Sri juga menjelaskan mengenai pertanyaan orang tua anggota Paskibraka soal pemotongan yang dilakukan, bahwa itu adalah untuk PPN dan PPH yang sebagian orang tua belum paham.
“Tadi soal pemotongan, sebetulnya orang tuanya itu sudah dijelaskan sama anaknya. Bahwa dipotong itu untuk pajak, tapi orang tuanya itu masih ingin mempertanyakan. Sebetulnya dia sudah paham itu untuk pajak, mungkin dia ingin tahu pajaknya dikemanakan,” tambahnya.
Mengenai reward, Sri menjelaskan bahwa reward memang tidak direalisasikan di tahun 2024 karena kondisi anggaran yang tidak memungkinkan. Tapi, untuk 2025 bisa direalisasikan.
“Rewardnya itu biasanya kita dalam kegiatan wawasan kebangsaan. Nah 2024 kemarin memang tidak diaktifkan karena ada kebijakan penyesuaian administrasi. Kebetulan di 2025 ini kami ada anggarannya, nah anggarannya itu yang akan kami pakai untuk memberikan reward,” kata Sri.
Salah satu orang tua anggota Paskibraka, Fatullah mengungkapkan bahwa kehadirannya pada hearing kali ini untuk mempertanyakan mengenai kejelasan pemotongan tersebut. Karena di rumah, anaknya selalu mempertanyakan mengenai pemotongan tersebut.
“Yang Rp200 ribu potongan itu dari total semuanya Rp900 ribu dipotong Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPH) kita pertanyakan tadi,” ucap Fatullah.
Editor: Mastur Huda
