CILEGON, RADARBANTEN.CO.ID – Kinerja keuangan PT Krakatau Steel (Persero) Tbk kembali mendapat sorotan tajam setelah perusahaan baja milik negara itu mencatatkan rugi bersih sebesar USD 138,977 ribu pada kuartal kedua 2025.
Demisioner DPP GMNI M Agung Laksono membaca laporan keuangan interim yang dirilis untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 menampilkan kemerosotan signifikan yang memicu kekhawatiran atas efektivitas pengelolaan salah satu aset strategis nasional.
“Meski rilis yang mereka munculkan adalah berhasil membukukan laba bruto sebesar USD 33,965 ribu, angka tersebut gagal menutupi beban keuangan yang membengkak hingga USD 131,025 ribu, serta beban usaha mencapai USD 34,904 ribu. Itu publik khususnya bursa saham tidak bodoh,” tulis Agung.
Warga Cilegon ini juga menjelaskan dampak dari hal tersebut, Krakatau Steel mencatat akumulasi kerugian sebesar USD 2,58 miliar, sementara ekuitas perusahaan anjlok ke level USD 377,717 ribu.
“Kondisi ini menimbulkan pertanyaan kami, atas arah kebijakan dan komitmen pengelolaan BUMN strategis tersebut, terutama setelah masuknya PT Danantara Asset Management Persero sebagai pemegang saham mayoritas dengan 80% saham Seri B Krakatau Steel? Apa yang akan diputuskan oleh Danantara?” tambahnya.
Penulis membaca, Danantara, yang juga membawahi PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) sebagai bagian dari holding operasional, selama ini diposisikan sebagai motor revitalisasi BUMN industri. Namun, hasil kinerja Q2 yang memburuk justru memunculkan kritik terhadap belum tampaknya arah pembenahan nyata.
“Seharusnya Danantara menjadi representasi nyata dari kekuatan funds and forces nasional seperti yang digariskan dalam Deklarasi Ekonomi Bung Karno tahun 1963. Tapi kenyataannya, beban bunga utang masih sangat tinggi dan efisiensi manajemen belum terasa,” ujar Agung.
Agung juga menyoroti pentingnya efisiensi di tingkat tertinggi manajemen.
“Gaji dan fasilitas komisaris serta direksi Krakatau Steel Group harus menjadi simbol pengorbanan. Di tengah kerugian besar, efisiensi dari pucuk pimpinan bukan hanya soal nominal, tapi juga pesan moral dan etis kepada seluruh elemen perusahaan,” ujarnya.
Menurutnya, kehadiran Danantara dan BKI tidak boleh sebatas struktural, tetapi harus nyata dalam penegakan prinsip tata kelola, efisiensi finansial, dan penguatan ekuitas perusahaan.
“Jika BKI mampu menginspeksi kapal untuk menjamin kelaikan teknis, maka pengelolaan keuangan Krakatau Steel pun harus ditinjau dengan standar ketat yang sama,” lanjutnya.
Kinerja buruk ini dianggap sebagai alarm keras bagi pemerintah, terutama Presiden Prabowo yang diharapkan mampu memastikan peran Danantara tidak menyimpang dari semangat Deklarasi Ekonomi yang mengedepankan kemandirian nasional dan efisiensi penggunaan dana negara.
“Fund dan force nasional bukanlah jargon kosong. Ini harus tercermin dalam setiap keputusan, dari manajemen utang, efisiensi operasional, hingga kebijakan strategis perusahaan,” tegas Agung.
Terakhir, Agung menilai Kinerja keuangan Krakatau Steel Q2 2025 menjadi pengingat bahwa pembenahan BUMN tidak bisa hanya mengandalkan perubahan struktur kepemilikan.
Diperlukan langkah nyata, berani, dan akuntabel yang dimulai dari efisiensi internal dan kepemimpinan yang menjunjung tinggi nilai-nilai nasionalisme ekonomi.
“Kita tak ingin, semangat ini, Krakatau Steel akan terus menjadi beban, bukan pilar kemandirian industri nasional seperti yang dicita-citakan oleh pendiri bangsa. Bukan mother industri ini namanya,” pungkasnya.
Editor: Bayu Mulyana
