KOTA TANGSEL, RADARBANTEN.CO.ID-Setelah sempat tertunda dari jadwal semula pada akhir Juli lalu, Sekolah Rakyat tingkat menengah atas di Kota Tangsel dipastikan akan mulai beroperasi pada 15 Agustus 2025.
Kepastian ini disampaikan oleh Plt. Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Banten, Dicky Hardiana, usai menerima pemberitahuan resmi dari Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI).
“Pemprov diinformasikan oleh Kemensos bahwa proses belajar di Sekolah Rakyat Tangsel bisa dimulai tanggal 15 Agustus,” kata Dicky di Puspemkot Tangsel, Jumat, 1 Agustus 2025.
Penetapan jadwal baru ini merupakan hasil koordinasi antara Kementerian Sosial dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang mempertimbangkan kesiapan gedung sebagai lokasi pembelajaran.
Gedung yang akan digunakan berlokasi tak jauh dari kantor UPTF Latihan Kerja Provinsi Banten, Kelurahan Jelupang, Kecamatan Serpong Utara, Tangsel.
Sekolah Rakyat Tangsel akan menampung sebanyak 150 siswa dari seluruh wilayah Provinsi Banten. Mereka yang diterima merupakan siswa terpilih yang berasal dari keluarga tidak mampu, yang masuk dalam kategori Desil 1 dan Desil 2 berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Program ini menjadi salah satu langkah afirmatif dari pemerintah pusat untuk membuka akses pendidikan gratis yang setara bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera.
“Informasi ini juga sudah kami teruskan kepada pemerintah kabupaten dan kota se-Banten agar siswa yang terdaftar bisa bersiap mengikuti kegiatan belajar mengajar,” tambah Dicky.
Sebelumnya, Sekolah Rakyat ini dijadwalkan mulai berjalan pada 30 Juli 2025, namun pelaksanaannya ditunda karena gedung yang akan digunakan belum siap sepenuhnya.
Kini, dengan progres renovasi yang dinilai telah memenuhi standar, sekolah dipastikan akan dibuka pada pertengahan Agustus.
Sementara itu Kepala Dinsos Tangsel, Mohammad Ervin Andani mengatakan, dari total 150 siswa yang diterima, 17 di antaranya berasal dari Kota Tangsel. Mereka merupakan bagian dari kelompok masyarakat yang masuk dalam kategori Desil 1 dan Desil 2 pada Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Sebaran siswa asal Tangsel yang diterima meliputi Pamulang 5 siswa, Serpong Utara 4 siswa, Ciputat 3 siswa, Pondok Aren 3 siswa, dan Ciputat Timur 2 siswa.
Rinciannya terdiri dari 9 siswa laki-laki dan 8 siswa perempuan. Menurut Ervin, para siswa telah melalui proses verifikasi yang ketat. Petugas Program Keluarga Harapan (PKH) bahkan melakukan pendampingan langsung ke rumah-rumah calon siswa untuk memastikan latar belakang sosial ekonomi mereka.
“Mayoritas orang tua mereka adalah buruh harian, pekerja informal, bahkan ada yang tidak bekerja sama sekali,” kata Ervin.
Ervin menegaskan, program Sekolah Rakyat merupakan inisiatif bersama antara Kementerian Sosial dan pemerintah daerah. Pemerintah Kota Tangsel turut mendukung program ini, termasuk dalam pendampingan dan pemberian bantuan tambahan sesuai kebutuhan siswa ke depan.
“Ini bukan hanya program Kemensos. Pemkot juga akan ikut mengawal dan membantu siswa agar benar-benar bisa fokus belajar dan berprestasi,” ujar Ervin.
Dengan hadirnya Sekolah Rakyat diharapkan anak-anak dari keluarga kurang mampu bisa mendapatkan akses pendidikan yang layak, berkualitas, dan setara, tanpa terbebani biaya.
Editor: Agus Priwandono
