JAKARTA, RADARBANTEN.CO.ID – Prof. Dr. KH Ali Masykur Musa meluncurkan buku terbarunya berjudul “Prinsip-Prinsip Negara Indonesia: Syarah Konstitusi”, Jumat sore, 12 September 2025.
Bertempat di Pendopo Pondok Pesantren Pasulukan Al-Masykuriyah, Jakarta Timur, ratusan undangan dari kalangan akademisi, tokoh agama, mahasiswa, hingga masyarakat umum hadir dengan penuh antusias menyimak gagasan Ali Masykur Musa.
Guru besar bidang hukum tata negara yang pernah menjadi anggota DPR RI dan memimpin Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ini menegaskan bahwa konstitusi Indonesia sangat relevan dengan ajaran Islam. Menurutnya, banyak nomenklatur dan konsep Islam yang terintegrasi dalam UUD 1945, mulai dari gagasan tentang keadilan, musyawarah, hingga prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab.
“Konstitusi bukan sekadar aturan dasar, tetapi juga pedoman kebangsaan yang mencerminkan nilai moral dan spiritual. Kita bisa menemukan nilai-nilai Islami yang menyatu di dalamnya,” ujarnya dalam siaran pers.
Guru besar UIN Jakarta, Prof. Dr. Ahmad Tholabi Kharlie, didaulat menyampaikan testimoni. Ia mengungkapkan, Profesor Ali Masykur Musa memadukan penguasaan teks konstitusi yang mendalam dengan pengalaman praktis di gelanggang politik dan pemerintahan. Berakar kuat pada tradisi pesantren dan Nahdlatul Ulama, reputasinya sebagai ulama sekaligus cendekiawan menjadikan buku ini lahir dari refleksi panjang seorang negarawan.
Menurut Tholabi, buku ini hadir pada saat yang sangat tepat, ketika bangsa tengah diuji oleh tantangan besar dalam kehidupan bernegara.
“Hari ini kita menghadapi menguatnya intoleransi, mengerasnya politik identitas, bahkan ancaman oligarki. Dalam konteks itu, karya Profesor Ali Masykur adalah pengingat penting bahwa konstitusi harus kembali ditempatkan sebagai pedoman moral dan arah demokrasi kita,” ujarnya.
Keistimewaan buku ini, lanjut Tholabi, bukan hanya pada ketajaman analisis terhadap pasal-pasal UUD 1945, melainkan juga keberanian penulis menghidupkan konstitusi dengan pendekatan syarah.
“Kata ‘syarah’ di sini bermakna penting. Dalam tradisi Islam, syarah adalah penjelasan mendalam terhadap teks. Prof. Ali Masykur menempatkan UUD 1945 seperti kitab bangsa yang perlu ditafsirkan dengan nurani, bukan sekadar dibaca pasal demi pasal,” ungkap Tholabi.
Ia juga menekankan bahwa buku ini menghadirkan wajah konstitusi yang lebih humanis.
“Biasanya, buku hukum tata negara disajikan secara kaku. Namun, melalui pendekatan syarah, kita diajak menyelami makna konstitusi dengan perspektif moral, agama, dan kemanusiaan. Konstitusi seolah berbicara langsung kepada kita tentang kemerdekaan, keadilan, dan tanggung jawab bernegara,” tuturnya.
Lebih jauh, Tholabi menilai karya ini layak dijadikan bacaan wajib di perguruan tinggi, pesantren, maupun lembaga pemerintahan.
“Buku ini meneguhkan Pembukaan UUD 1945 sebagai dokumen sakral bangsa, menekankan kedaulatan rakyat sebagai pemilik legitimasi sejati, dan mempertegas bahwa hukum harus berpihak pada keadilan. Ia bukan sekadar referensi akademis, melainkan juga panduan moral dan refleksi historis,” katanya.
Bagi generasi muda, khususnya mahasiswa hukum dan aktivis, Tholabi berharap buku ini menjadi jembatan penting untuk memahami konstitusi secara lebih hidup.
“Disajikan secara komunikatif, penuh penjelasan moral, dan jauh dari kekakuan. Ia bisa menjadi bahan ajar, bahan diskusi, sekaligus pedoman etis dalam berpolitik,” tambahnya.
Para undangan menyematkan harapan besar agar karya ini menjadi inspirasi dalam memperkuat demokrasi dan menjaga Indonesia tetap kokoh sebagai negara hukum yang adil dan beradab.
Dengan demikian, peluncuran buku ini tidak hanya menjadi perayaan intelektual, tetapi juga momentum kebangsaan—sebuah ajakan untuk kembali membaca konstitusi, bukan semata sebagai teks hukum, melainkan sebagai cermin moral bangsa.
Editor : Merwanda
