SERANG, RADARBANTEN.CO.ID – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten menempatkan sektor pendidikan sebagai prioritas utama dalam Rancangan APBD 2026. Hal itu terlihat dari porsi anggaran pendidikan yang mencapai 36,29 persen dari total RAPBD senilai Rp10 triliun, jauh di atas batas minimal 20 persen yang ditetapkan pemerintah pusat.
Gubernur Banten Andra Soni mengatakan, alokasi terbesar pada pendidikan menunjukkan komitmen Pemprov Banten dalam memperkuat kualitas dan pemerataan layanan pendidikan di seluruh daerah. Salah satu fokusnya adalah implementasi penuh Program Sekolah Gratis untuk SMA, SMK, dan SKh yang mulai berjalan secara menyeluruh pada 2026.
“Kami ingin memastikan penguatan layanan pendidikan berjalan optimal dan memberikan manfaat bagi seluruh peserta didik,” kata Andra dalam Rapat Paripurna Penyampaian Nota Pengantar Gubernur tentang Raperda APBD 2026 di DPRD Banten, Selasa 18 November 2025.
Belanja Infrastruktur dan Sektor Strategis Lainnya
Di luar pendidikan, Pemprov Banten juga menyiapkan alokasi strategis pada sektor lain:
- Belanja infrastruktur pelayanan publik: 23,88 persen
Digunakan untuk peningkatan konektivitas dan pemerataan pembangunan wilayah. - Belanja pengawasan: 0,08 persen
Akan ditingkatkan secara bertahap untuk mencapai ketentuan minimal 0,30 persen. - Pendidikan dan pelatihan ASN: 0,30 persen
Difokuskan pada peningkatan kompetensi aparatur. - Belanja pegawai: 24,54 persen
Dialokasikan untuk kebutuhan dasar operasional pemerintahan.
Pendapatan, Defisit, dan Pembiayaan Daerah
Dalam RAPBD 2026, pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp9,94 triliun, sementara total belanja mencapai Rp10 triliun. Perbedaan tersebut menghasilkan defisit sekitar Rp57,04 miliar, yang akan ditutup melalui pembiayaan daerah dari perkiraan SILPA 2025.
Sebagian pembiayaan daerah juga digunakan untuk pembayaran pokok utang kepada PT SMI.
Tema dan Arah Pembangunan
Andra menjelaskan bahwa penyusunan RAPBD 2026 mengacu pada tema RKPD 2026:
“Perkuatan Fondasi Pemerataan Kesejahteraan melalui Pendidikan Inklusif dan Infrastruktur Dasar Berkelanjutan.”
Tema ini juga sejalan dengan RKP Nasional 2026 yang menekankan penguatan ketahanan pangan, energi, dan ekonomi inklusif.
Pemprov Banten memastikan seluruh penyusunan anggaran mengikuti ketentuan PP 12/2019, Permendagri 77/2020, dan Permendagri 14/2025.
Dengan alokasi terbesar pada sektor pendidikan dan infrastruktur, Pemprov Banten optimistis RAPBD 2026 dapat menjadi fondasi pemerataan kesejahteraan serta memperkuat kualitas layanan dasar di seluruh kabupaten/kota.
Editor : Krisna Widi Aria
