PANDEGLANG, RADARBANTEN.CO.ID – Forum BEM Pandeglang menyoroti dugaan adanya praktik korporasi dan permainan harga material dalam pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Pandeglang.

Mereka meminta lembaga pengawas hingga aparat penegak hukum turun tangan memastikan program yang dibiayai APBN itu berjalan sesuai aturan.

Koordinator Forum BEM Pandeglang, Rapiudin mengatakan, pihaknya menerima sejumlah laporan masyarakat mengenai dugaan setoran kepada oknum tertentu. Dugaan tersebut disebut melibatkan aspirator hingga unsur tim teknis di lapangan.

“Program BSPS ini seharusnya menjadi solusi bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendapatkan hunian layak. Namun kami menemukan adanya dugaan praktik korporasi dan permainan harga material di sejumlah titik bantuan,” ungkap Rapiudin, Kamis 20 November 2025.

Menurutnya, permainan harga material itu dapat berdampak pada kualitas bangunan yang diterima para penerima manfaat. Rapiudin menilai perilaku kapitalisasi berlebihan dalam program publik berpotensi merugikan masyarakat maupun negara.

“Ini bukan hanya soal anggaran, tetapi berkaitan dengan hak warga miskin untuk mendapatkan rumah yang layak. Kami meminta pihak pengawas menindak tegas dugaan permainan harga yang tidak sesuai RAB,” tegasnya.

Forum BEM Pandeglang juga meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut menyoroti pelaksanaan program BSPS, terutama terkait dugaan keterlibatan oknum aspirator dan anggota DPR RI Komisi V.

“Kami mendorong KPK untuk memeriksa seluruh pihak yang berkaitan apabila ditemukan indikasi penyimpangan. Jangan sampai program yang seharusnya menyejahterakan masyarakat justru dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab,” pungkasnya.

Editor: Bayu Mulyana