SERANG, RADARBANTEN.CO.ID – Desa tidak lagi diposisikan sebagai sekadar pelaksana kebijakan, melainkan aktor utama yang menentukan keberhasilan pembangunan berkelanjutan.
Pergeseran paradigma ini semakin relevan di tengah tuntutan inovasi, tata kelola transparan, serta penguatan kolaborasi lintas sektor di tingkat lokal.
Universitas Pamulang (Unpam) Kampus Serang menilai, penguatan kolaborasi antara desa dan perguruan tinggi menjadi kunci untuk memastikan agenda pembangunan berkelanjutan benar-benar berdampak bagi masyarakat.
Kampus tidak cukup hadir sebagai pusat kajian, tetapi harus terlibat langsung sebagai mitra strategis desa dalam penguatan kapasitas, tata kelola, dan inovasi berbasis kebutuhan riil warga.
Direktur Unpam Kampus Serang, Imam Shofi’i, menegaskan bahwa orientasi pendidikan tinggi saat ini dituntut menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat.
“Perguruan tinggi tidak boleh berhenti pada kajian dan seminar. Kampus harus mampu menghasilkan dampak nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat, dan desa adalah mitra strategis untuk mewujudkan hal itu,” ujarnya, Sabtu, 20 Desember 2025.
Ia menambahkan, desa merupakan ruang paling konkret untuk menguji relevansi riset dan pengabdian perguruan tinggi.
“Desa adalah laboratorium sosial. Di sanalah pengetahuan diuji, diperbaiki, dan dibuktikan manfaatnya,” katanya.
Penguatan sinergi desa dan kampus juga dinilai penting untuk menjawab tantangan pengelolaan Dana Desa yang kian besar. Optimalisasi anggaran membutuhkan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan partisipatif area di mana peran perguruan tinggi dapat menjadi penguat sistem, bukan pengambil alih peran desa.
Sekretaris Jenderal DPP APDESI Merah Putih, Uhadi, menilai inovasi desa merupakan fondasi kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.
“Inovasi desa bukan hanya soal teknologi, tetapi bagaimana desa mampu mengelola potensi lokal, memperkuat SDM, dan menciptakan nilai tambah bagi warganya,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya transformasi tata kelola desa dari sistem manual menuju digital.
“Peralihan dari sistem manual ke digital adalah pintu masuk menuju pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel. Namun, modernisasi tidak cukup dengan alat, harus dibarengi peningkatan kapasitas aparatur desa,” tegas Uhadi.
Dari perspektif akademik, Ipah Ema Jumiati dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa menegaskan bahwa desa kini berada di garda terdepan pembangunan berkelanjutan.
“Keberhasilan pembangunan berkelanjutan sangat ditentukan oleh apa yang terjadi di tingkat desa. Desa tidak lagi menjadi objek, tetapi subjek pembangunan,” jelasnya.
Sementara itu, akademisi Unpam Heru Wahyudi menyoroti masih lemahnya aspek tata kelola dan pengukuran dampak pembangunan desa.
“Banyak program desa belum berbasis data dan indikator keberhasilannya belum jelas. Inovasi juga sering berhenti ketika proyek selesai karena belum terlembagakan,” ujarnya.
Menurutnya, besarnya Dana Desa menuntut standar transparansi dan akuntabilitas yang lebih tinggi.
“Kampus harus hadir membantu memperkuat perencanaan, evaluasi, dan akuntabilitas desa, bukan menggantikan peran desa itu sendiri,” tambah Heru.
Kaprodi Administrasi Negara Unpam Kampus Serang, Zakaria Habib Al-Ra’zie, menegaskan bahwa kolaborasi desa dan perguruan tinggi harus berorientasi pada keberlanjutan dan dampak nyata.
“Program pengabdian masyarakat harus relevan dengan kebutuhan desa, menggunakan metode yang tepat, serta meninggalkan jejak perubahan yang bisa dilihat, diukur, dan direplikasi,” katanya.
Sebagai bentuk komitmen untuk mengembangkan pembangunan desa, Unpam terus menggelar diskusi yang melibatkan stakeholder terkait mulai dari akademisi dari berbagai perguruan tinggi, pemerintah desa, mahasiswa dan stakeholder terkait lainnya.
Seperti pada Kamis, 18 Desember 2025 lalu. Unpam menggelar Webinar Nasional dan Diseminasi Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) bertajuk “Desa Sebagai Penggerak Pembangunan Berkelanjutan: Inovasi, Kolaborasi dan Transformasi Tata Kelola”.
Kegiatan ini diikuti sekitar 300 peserta, terdiri dari mahasiswa Program Studi Administrasi Negara serta 18 dosen dari Prodi Administrasi Negara dan Ilmu Pemerintahan Unpam Kampus Serang.
Antusiasme peserta menandai meningkatnya kesadaran bahwa isu desa tidak lagi bisa dibaca sebagai urusan “administrasi bawah”, melainkan ruang strategis tempat keberhasilan agenda pembangunan nasional termasuk SDGs Desa ditentukan secara riil. Forum ini menghadirkan ruang dialog untuk menautkan kebijakan, praktik pemerintahan desa, dan peran kampus dalam memastikan program berkelanjutan benar-benar berdampak bagi warga.
Dorongan kolaborasi ini mencerminkan semakin kuatnya kesadaran bahwa pembangunan berkelanjutan tidak dapat dijalankan secara sektoral. Desa, kampus, dan pemangku kepentingan lainnya dituntut berjalan bersama agar transformasi tata kelola dan peningkatan kesejahteraan masyarakat benar-benar terwujud dari tingkat paling dasar.
Editor: Agus Priwandono
