LEBAK, RADARBANTEN.CO.ID — Pemerintah Kabupaten Lebak menyiapkan Program Santri Rakyat sebagai salah satu strategi utama untuk menekan angka kemiskinan ekstrem di daerah tersebut. Program ini menjadi kebijakan prioritas di masa kepemimpinan Bupati Lebak Hasbi Jayabaya, dengan pendekatan peningkatan akses pendidikan berbasis pesantren.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Lebak, jumlah penduduk miskin pada 2025 tercatat sebanyak 106.520 jiwa atau 8,03 persen dari total penduduk. Angka tersebut mengalami penurunan dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 8,44 persen, namun Kabupaten Lebak masih menempati peringkat kedua tertinggi tingkat kemiskinan di Provinsi Banten.
Meski menunjukkan tren penurunan, Pemkab Lebak menilai persoalan kemiskinan di wilayahnya masih bersifat struktural dan membutuhkan intervensi jangka panjang. Salah satu upaya yang ditempuh adalah melalui Program Santri Rakyat.
Pelaksana tugas (Plt) Asisten Daerah (Asda) III Bidang Kesejahteraan Setda Lebak, Iyan Fitriyana, mengatakan Program Santri Rakyat dirancang sebagai program strategis daerah yang berfokus pada pengentasan kemiskinan melalui jalur pendidikan.
“Ini salah satu program strategis daerah yang tujuannya mengentaskan kemiskinan dengan pendekatan pendidikan,” ujar Iyan saat dihubungi, Sabtu 24 Januari 2026.
Ia mengungkapkan, Pemkab Lebak telah menyiapkan anggaran sebesar Rp1 miliar untuk mendukung pelaksanaan program tersebut. Dana tersebut akan dialokasikan dalam bentuk beasiswa bagi 100 lulusan sekolah dasar (SD) yang berasal dari Desil 1, yakni kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan terendah.
“Anggaran Rp1 miliar dari pemerintah daerah akan dihibahkan ke FSPP (Forum Silaturahmi Pondok Pesantren) untuk memondokkan 100 siswa dari Desil 1 di pondok pesantren modern. Data penerima diambil dari Dinas Sosial,” jelasnya.
Menurut Iyan, sasaran program akan diprioritaskan pada wilayah-wilayah yang terindikasi memiliki kemiskinan struktural.
“Wilayah sekitar TNGHS (Taman Nasional Gunung Halimun Salak) dan kawasan PTPN (PT Perkebunan Nusantara) menjadi prioritas, karena dari hasil kajian terdapat kemiskinan struktural di sana,” katanya.
Saat ini, sekitar 25 hingga 28 pondok pesantren disiapkan untuk terlibat dalam Program Santri Rakyat. Namun, proses finalisasi pesantren mitra serta seleksi calon siswa masih terus berlangsung.
“Durasi pendidikan enam tahun sampai tingkat SMA. Namun jenjang pendidikan tiap pesantren berbeda, ada yang SMP/MTs dan ada yang SMA/MA,” ungkapnya.
Iyan juga mengakui bahwa anggaran pemerintah daerah untuk kebutuhan siswa selama mondok masih terbatas. Karena itu, dukungan dan subsidi dari pihak pesantren sangat diharapkan agar program dapat berjalan optimal dan berkelanjutan.*
Editor : Krisna Widi Aria
