JAKARTA — Berbagai kritik yang dialamatkan terhadap keputusan Indonesia bergabung dalam “Board of Peace” yang diumumkan di sela pertemuan World Economic Forum (WEF) 2026 di Davos, Swiss, 22 Januari lalu, dinilai sebagai bentuk apresiasi masyarakat terhadap kebijakan luar negeri pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Kritik dan komentar terhadap keputusan Indonesia bergabung dalam Board of Peace adalah bentuk kepedulian. Artinya, masyarakat Indonesia peduli pada garis lurus kebijakan luar negeri (foreign policy) kita,” ujar Direktur Geopolitik GREAT Institute, Dr. Teguh Santosa, dalam dialog GREAT Talks yang ditayangkan Kamis, 29 Januari 2026.
“Kebijakan Presiden ternyata diapresiasi oleh publik. Apalagi untuk urusan Palestina yang merupakan agenda lama yang kita simpan di playbook kebijakan luar negeri kita,” sambungnya.
Namun demikian, Teguh menegaskan bahwa “Board of Peace” merupakan produk Perserikatan Bangsa-Bangsa (Perserikatan Bangsa-Bangsa) yang dilahirkan melalui Resolusi Dewan Keamanan PBB (Dewan Keamanan PBB) Nomor 2803 yang diterbitkan pada November 2025.
Dalam resolusi tersebut disebutkan bahwa DK PBB menerima Comprehensive Plan perdamaian di Gaza yang disampaikan oleh Donald Trump. DK PBB juga memberikan pengakuan atas kontribusi sejumlah negara seperti Amerika Serikat, Qatar, Mesir, dan Turkiye yang ikut memfasilitasi upaya perdamaian di Gaza.
“Pada poin berikutnya, DK PBB juga menerima pembentukan ‘Board of Peace’. Jadi, jika kita melihat Board of Peace dilahirkan melalui resolusi DK PBB, maka tidak perlu meragukan itikad kehadirannya,” sambung Teguh.
Ia mendorong semua pihak untuk mempelajari kembali Resolusi DK PBB 2803 tentang perdamaian di Gaza, termasuk pembentukan “Board of Peace” dan mekanisme kerja umumnya, serta 20 poin Comprehensive Plan yang menjadi lampiran tak terpisahkan dari resolusi tersebut.
Poin pertama dalam Comprehensive Plan tersebut adalah upaya deradikalisasi di Gaza dan menjauhkan wilayah itu dari segala bentuk teror. Rencana itu juga menegaskan bahwa Hamas dan Pasukan Pertahanan Israel atau Israel Defense Forces (IDF) harus menghentikan aksi saling serang.
Pelucutan senjata pihak-pihak yang bertikai dinilai sebagai keharusan untuk mencapai fase pertama perdamaian, yakni negative peace, yaitu situasi tanpa kekerasan, sebelum menuju positive peace.
“Untuk Hamas istilah yang digunakan adalah meletakkan senjata, sementara untuk Israel adalah menarik diri. Kenapa? Karena Gaza bukan milik Israel,” kata Teguh.
Ia juga menyampaikan bahwa dalam rencana komprehensif tersebut ditegaskan warga Gaza tidak akan diusir secara paksa dari tanah mereka.
“Karena itu semua, saya menilai apa yang diputuskan Presiden Prabowo ini konsisten dengan perjuangan kita untuk menciptakan perdamaian di Palestina,” ujarnya.
Pada bagian lain, mantan Ketua Bidang Luar Negeri Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) itu menilai isu perdamaian di Gaza bukanlah persoalan penentuan nasib sendiri (self-determination).
“Isu self-determination bagi Palestina sudah selesai. Palestina adalah negara berdaulat, memiliki bendera di Markas PBB dan berstatus observer state,” ujar Teguh, yang juga dosen Hubungan Internasional di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
Ia menambahkan, isu Palestina tidak pernah dibahas di Komisi IV PBB tentang Politik Khusus dan Dekolonisasi yang membahas wilayah non-self governing territories.
Teguh mengaku memahami hal tersebut karena pernah menjadi salah satu petisioner dalam isu Sahara Barat yang dibahas di Komisi IV PBB.
“Saya melihat Board of Peace ini sebagai suatu ikhtiar. Bukan ikhtiar Donald Trump semata. Setelah proposal itu diadopsi oleh DK PBB, maka ia menjadi ikhtiar kita bersama sebagai masyarakat internasional,” pungkas Teguh Santosa. []
