PANDEGLANG, RADARBANTEN.CO.ID – Wakil Bupati Pandeglang, Iing Andri Supriadi, menanggapi anggapan bahwa suatu persoalan harus viral terlebih dahulu agar bisa ditindaklanjuti pemerintah daerah.
Menurut Iing, persoalan tersebut bukan soal viral atau tidak, melainkan keterbatasan anggaran yang dimiliki pemerintah daerah, sementara kebutuhan pembangunan infrastruktur di Pandeglang sangat besar.
“Bukan masalah viral terlebih dahulu, tetapi karena anggarannya memang tidak ada. Kita harus pahami bersama bahwa mayoritas masyarakat Pandeglang membutuhkan percepatan pembangunan infrastruktur jalan,” kata Iing Andri Supriadi, Jumat 13 Februari 2026.
Ia menegaskan, Pemerintah Kabupaten Pandeglang di bawah kepemimpinan Dewi-Iing juga menginginkan percepatan pembangunan di berbagai sektor.
Namun, kata dia, keterbatasan fiskal daerah membuat pembangunan belum bisa dilakukan secara maksimal di semua wilayah.
“Bukan berarti uangnya ada lalu langsung kami bangunkan. Tetapi kondisi fiskal daerah saat ini memang terbatas. Karena itu, sejak awal kepemimpinan Dewi-Iing, visi-misi kami adalah membangun kolaborasi konstruktif dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat,” ujarnya.
Iing menambahkan, pembangunan di Kabupaten Pandeglang tidak bisa hanya menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten semata, tetapi juga membutuhkan dukungan pemerintah provinsi hingga pusat.
“Artinya ada simbiosis mutualisme, ada peran bersama dan tanggung jawab bersama. Jika Indonesia menuju Indonesia Emas 2045 dan Banten ingin menjadi provinsi maju, maka kabupaten dan kota di dalamnya juga harus ikut maju,” jelasnya.
Ia menekankan bahwa pembangunan daerah merupakan tanggung jawab seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat.
“Membangun Pandeglang bukan hanya tugas pemerintah daerah, tetapi tanggung jawab seluruh stakeholder, baik masyarakat, pemerintah provinsi, maupun pemerintah pusat,” pungkasnya.
Reporter: Moch Madani Prasetia
Editor: Agung S Pambudi
