SERANG, RADARBANTEN.CO.ID – Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan gas non-subsidi bukan sekadar perubahan angka di papan pengumuman. Namun, dapat memicu dampak berantai yang langsung bagi masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Guru Besar Universitas Bina Bangsa (Uniba), Prof Bambang D Suseno menyebut fenomena ini sebagai “beban tak kasat mata” yang perlahan menggerus daya beli masyarakat. Menurutnya, secara teori kondisi ini berkaitan dengan konsep daya beli. Nilai uang menyusut akibat kenaikan harga energi.
“Uang yang kita pegang jumlahnya memang sama, tetapi nilainya berkurang saat membeli kebutuhan, terutama energi. Dampaknya langsung terasa di tingkat rumah tangga hingga usaha kecil,” ujarnya, Selasa (21/4).
Ia menjelaskan, di Provinsi Banten yang struktur ekonominya masih bertumpu pada konsumsi domestik. Setiap kenaikan pengeluaran untuk BBM atau gas elpiji akan mengurangi alokasi belanja di sektor lain. Akibatnya, perputaran uang di tingkat akar rumput melambat dan berpotensi menahan laju pertumbuhan ekonomi daerah.
Lebih lanjut, Prof Bambang juga menyoroti dampak yang tidak merata akibat kenaikan harga energi. Ia menilai kondisi ini bersifat regresif, yakni kelompok masyarakat menengah ke bawah dan pelaku UMKM menjadi pihak yang paling terdampak.
“Bagi masyarakat mampu, kenaikan ini mungkin tidak signifikan. Tapi bagi pelaku UMKM seperti pedagang gorengan yang bergantung pada elpiji 12 kilogram, ini bisa menjadi persoalan serius. Mereka dihadapkan pada pilihan sulit, menaikkan harga atau menanggung penurunan keuntungan,” jelasnya.
Di wilayah selatan Banten, keterbatasan akses dan tingginya biaya distribusi memperparah kondisi tersebut. Kenaikan harga energi turut mendorong lonjakan ongkos logistik, yang pada akhirnya meningkatkan harga barang di tingkat konsumen.
Prof Bambang juga mengingatkan adanya efek domino berupa inflasi dorongan biaya (cost-push inflation). Kenaikan harga energi, kata dia, akan berdampak pada seluruh rantai produksi dan distribusi.
“Energi adalah urat nadi distribusi. Ketika harga BBM seperti Dexlite naik, ongkos transportasi ikut meningkat. Begitu juga dengan gas industri, yang mendorong biaya produksi naik dan akhirnya harga barang ikut terkerek,” paparnya.
Perlu Ada Kebijakan dari Pemerintah
Melihat kondisi tersebut, ia menilai pemerintah perlu segera mengambil langkah mitigasi, khususnya untuk melindungi pelaku UMKM. Salah satu solusi yang ditawarkan adalah pemberian jaring pengaman sosial dalam bentuk subsidi khusus yang bersifat sementara dan tepat sasaran.
“Perlu ada bantalan atau buffer subsidi khusus bagi usaha mikro, dengan jangka waktu tertentu dan mekanisme distribusi melalui agen resmi agar tepat sasaran,” tegasnya.
Selain itu, masyarakat juga didorong untuk melakukan penyesuaian, seperti berhemat energi, memanfaatkan sumber energi alternatif, menggunakan transportasi umum, serta mengutamakan konsumsi pangan lokal.
“Jika tidak ada kebijakan yang tepat, dampaknya bukan hanya inflasi. Tapi juga bisa menyebabkan banyak usaha kecil tumbang dan daya beli masyarakat semakin melemah,” pungkasnya.
Editor : Rostinah
