KABUPATEN BANDUNG – bank bjb terus memperkuat dukungannya dalam program di sektor perumahan melalui penyelenggaraan kegiatan Peluncuran BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) Tahun 2026 di Jawa Barat dan Kolaborasi Program Pembiayaan Perumahan serta Pemberdayaan Ekonomi Rakyat antara Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan bank bjb, yang diselenggarakan pada Kamis, 13 April 2026, di SMAN 1 Katapang, Kabupaten Bandung.
Kegiatan ini merupakan wujud sinergi antara perbankan dan pemerintah dalam mendukung program perumahan nasional, khususnya melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), guna meningkatkan kualitas rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah serta memperluas akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.
Forum ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan di sektor perumahan, perbankan, pemerintahan, serta asosiasi pengembang, guna membangun ekosistem pembiayaan yang inklusif dan berkelanjutan.
Melalui kegiatan ini, bank bjb menunjukkan peran aktifnya dalam mendukung program nasional perumahan, termasuk Program BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bertujuan membantu Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) memperbaiki Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) menjadi layak, aman, dan sehat. Bantuan stimulan ini memicu keswadayaan dan gotong royong warga, sekaligus menggerakkan ekonomi lokal melalui penyerapan tenaga kerja dan pembelian bahan bangunan setempat.
Forum Bisnis Perumahan ini dihadiri oleh berbagai stakeholder pusat dan daerah antara lain Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Bupati Kabupaten Bandung Dadang Supriatna beserta jajaran, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman, Direktur Pengganti Direktur Utama Bank bjb Ayi Subarna, Direktur Konsumer dan Ritel bank bjb Nunung Suhartini beserta jajaran bank bjb, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, serta berbagai instansi strategis lainnya yang memiliki peran dalam pembangunan perumahan nasional, asosiasi pengembang, serta sebanyak 150 pelaku usaha yang terdiri dari developer, pengembang, toko bangunan dan pelaku UMKM.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dalam peluncuran BSPS tahun 2026 menyampaikan penyelenggaraan KPP tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pembiayaan perumahan, tetapi juga dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat serta memperkuat peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar dapat naik kelas.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri PKP juga menyampaikan apresiasi kepada bank bjb atas komitmennya dalam mendukung acara peluncuran BSPS tahun 2026 serta pembiayaan perumahan melalui KPP.
Salah satu calon debitur atas nama Alan pengusaha toko bahan bangunan di daerah Soreang, mengungkapkan “alhamdulillah proses permohonan kredit ke bank bjb cepat serta komunikasi dalam kelengkapan berkas enak dan komunikatif”.
Hal serupa disampaikan oleh calon debitur lainnya Fitriah yang memiliki usaha sama di toko bahan bangunan “alhamdulilllah saya diajak ke acara yg dihadiri oleh bapak menteri PKP dan Gubernur Jabar , saya sedang proses pengajuan KPP 1 milyar yang sebelumnya orang tua saya merupakan nasabah bank bjb dengan usaha kontrakan yang dibiayai kredit dari bank bjb hingga saat ini sudah memiliki 14 kamar. Hatur nuhun bank bjb”.
Pihak bank bjb menyatakan komitmennya untuk terus mendukung program perumahan pemerintah melalui perluasan pembiayaan KPP, peningkatan layanan kepada masyarakat, serta kerja sama yang lebih erat dengan pengembang dan pemerintah daerah.
Forum ini dirancang sebagai wadah dialog, edukasi, dan kolaborasi antara lembaga keuangan, pengembang, pemerintah, dan masyarakat dalam membangun sektor perumahan yang sehat dan produktif. Dalam rangkaian kegiatan, peserta mendapatkan kesempatan untuk berkonsultasi langsung di meja dealing, memperoleh informasi produk, serta mengakses layanan keuangan yang disediakan oleh bank bjb.
Selain itu, bank bjb memberikan edukasi terkait pentingnya Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK sebagai instrumen utama dalam menilai kelayakan kredit dan menjaga kesehatan finansial masyarakat.
Materi mengenai SLIK disampaikan oleh perwakilan bank bjb, Taufik I Maulana, yang menjelaskan fungsi SLIK dalam membangun transparansi data, meminimalkan risiko kredit, serta memperluas peluang pembiayaan. Peserta diberikan pemahaman mengenai pentingnya menjaga kolektibilitas kredit, memantau riwayat pembayaran, serta melakukan koreksi data apabila ditemukan ketidaksesuaian dalam sistem informasi keuangan.
Selain itu, menjelaskan adanya program PESAT (Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Terpadu), Pesat adalah program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan secara terpadu yang dilakukan oleh bank bjb sebagai salah satu layanan perbankan untuk meningkatkan kompetensi dan kapasitas usaha bagi seorang pengusaha, dimana program ini telah dimulai sejak tahun 2015.
Kontribusi bank bjb dalam kegiatan ini juga diwujudkan melalui pembukaan booth layanan informasi, pengisian talkshow kegiatan KPP, serta pembentukan pipeline pembiayaan sebanyak 118 nasabah dengan total plafon Rp 52 miliar. Capaian tersebut mencerminkan tingginya minat masyarakat terhadap produk pembiayaan bank bjb serta kepercayaan terhadap layanan yang diberikan.
Melalui forum ini, bank bjb tidak hanya memfasilitasi pembiayaan perumahan dan usaha, tetapi juga ikut serta mendukung program pemerintah dengan peluncuran BSPS tahun 2026 ini. Bank bjb optimistis dapat terus berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mempermudah akses perumahan, memperkuat sektor riil, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.
bank bjb berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) & Bank Indonesia (BI) serta bank bjb merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
Informasi lebih lanjut mengenai bjb KUR dapat diperoleh dengan mengunjungi kantor cabang bank bjb terdekat atau melalui call center bjb Call 14049 atau kunjungi website resmi bank bjb infobjb.id/KUR.
