CILEGON, RADARBANTEN.CO.ID – Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon mulai menggenjot percepatan realisasi program dan kegiatan pada tahun anggaran 2026. Fokus utama diarahkan pada peningkatan serapan anggaran serta optimalisasi pendapatan daerah melalui evaluasi kinerja seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Langkah awal dilakukan melalui rapat koordinasi bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Cilegon yang dipimpin Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kota Cilegon, Aziz Setia Ade Putra, Selasa, 5 Mei 2026.
Rapat tersebut menjadi bagian dari persiapan menjelang rapat dinas seluruh OPD yang dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 7 Mei 2026.
“Ini rapat percepatan kegiatan di PUPR, karena nanti hari Kamis kita juga akan mengadakan rapat dinas seluruh OPD,” ujar Aziz.
Dalam rapat tersebut, Pemkot Cilegon akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap progres pelaksanaan program di setiap OPD, baik dari sisi realisasi belanja maupun pendapatan, khususnya bagi OPD penghasil.
“Kita akan tanyakan kepada seluruh OPD progres belanja dan pendapatan,” katanya.
Aziz menegaskan, evaluasi tidak hanya berfokus pada capaian angka, tetapi juga mengidentifikasi kendala di lapangan serta merumuskan solusi percepatan.
“Kita akan melihat progresnya berapa persen, kendalanya apa, dan solusinya bagaimana,” jelasnya.
Ia menambahkan, percepatan realisasi anggaran penting agar program pembangunan dapat segera berjalan dan manfaatnya dirasakan masyarakat.
“Kita akan percepat, baik dari sisi pendapatan maupun belanja,” tegasnya.
Khusus untuk Dinas PUPR, Aziz meminta agar seluruh program yang telah tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dapat segera dieksekusi.
“Di PUPR, semua yang sudah tertuang dalam DPA harus segera dipercepat pelaksanaannya,” ujarnya.
Terkait usulan perubahan program, Aziz menjelaskan bahwa perubahan anggaran tidak dapat dilakukan di tengah tahun, kecuali untuk kondisi tertentu yang bersifat mendesak seperti bencana.
“Usulan perubahan akan dimasukkan pada anggaran perubahan, kecuali untuk kondisi darurat seperti bencana yang bisa dilakukan di anggaran reguler,” ungkapnya.
Ia menambahkan, berbagai usulan yang belum mendesak akan diakomodasi pada perubahan anggaran mendatang, meskipun di lapangan terdapat dorongan dari OPD maupun DPRD agar sejumlah program segera direalisasikan.(adv)
Editor: Mastur Huda
