SERANG, RADARBANTEN.CO.ID – Realisasi serapan anggaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten hingga akhir Mei 2026 masih tergolong rendah.

Berdasarkan catatan pemerintah daerah, belanja daerah baru terserap sekitar 28 persen dari total anggaran yang tersedia.

Kondisi tersebut mulai menjadi sorotan lantaran dinilai dapat memengaruhi percepatan pembangunan daerah serta laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Banten.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten Deden Apriandhi Hartawan mengakui realisasi serapan anggaran semester pertama 2026 masih berada di bawah target yang telah ditetapkan pemerintah daerah.

Menurut Deden, rendahnya penyerapan anggaran dipengaruhi proses evaluasi menyeluruh terhadap program kerja di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Evaluasi itu dilakukan guna memastikan program pembangunan berjalan tepat sasaran dan sesuai prioritas kebutuhan masyarakat.

“Memang serapan anggaran kita sekarang ini masih di bawah target yang direncanakan. Ada beberapa penyebab, yang pertama karena memang sekarang kita sedang melakukan evaluasi secara menyeluruh sehingga ini mempengaruhi OPD untuk bisa mengusulkan kegiatan-kegiatan. Bahkan untuk lelang juga kan baru beberapa,” ujar Deden.

Ia menjelaskan, proses evaluasi turut berdampak terhadap keterlambatan pengajuan kegiatan dan pelaksanaan lelang proyek di sejumlah OPD.

Meski demikian, Pemprov Banten memilih tidak tergesa-gesa menjalankan program tanpa pemetaan yang matang. Pemerintah ingin memastikan penggunaan anggaran benar-benar efektif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

“Terus kita dorong, agar program yang telah direncanakan itu bisa segera terealisasi,” katanya.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten Mahdani membenarkan realisasi serapan belanja daerah hingga saat ini masih berada di kisaran 28 persen.

“Kalau serapannya 28 persen, pendapatannya 30 persenan,” ujar Mahdani.

Editor: Abdul Rozak