SERANG, RADARBANTEN.CO.ID – Pimpinan Pusat Serikat Tani Nelayan (PP STN) menyatakan dukungan penuh terhadap inisiatif Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin yang menugaskan prajurit TNI untuk terlibat dalam penguatan sektor pangan nasional.
Program tersebut mencakup penugasan TNI Angkatan Darat (AD) untuk menanam padi dan jagung, serta TNI Angkatan Laut (AL) untuk memproduksi kedelai guna mengurangi ketergantungan impor yang saat ini mencapai sekitar 2,5 juta ton per tahun.
RelatedPosts
Ketua Umum PP STN, Ahmad Rifai, menilai langkah tersebut sebagai strategi penting menuju swasembada pangan nasional.
“Kami dari PP STN memberikan dukungan penuh terhadap tugas baru yang diberikan Menhan kepada prajurit TNI. Keterlibatan TNI dalam produksi pangan mencerminkan semangat gotong royong nasional untuk mewujudkan swasembada pangan,” ujarnya, Jumat, 29 Mei 2026.
Meski demikian, Ahmad Rifai menyarankan agar TNI AL juga difokuskan untuk berkolaborasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI serta nelayan dalam meningkatkan produksi garam nasional.
Menurutnya, produksi garam nasional hingga kini masih belum mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri, baik dari sisi jumlah maupun kualitas.
“Petani dan nelayan adalah pelaku utama produksi pangan. Mereka harus dilibatkan secara aktif dan menjadi subjek utama dalam program ini, khususnya nelayan dan petani garam dalam mendukung produksi garam nasional,” katanya.
Ia menjelaskan, saat ini produksi garam nasional baru mencapai sekitar 2 juta ton, sedangkan kebutuhan nasional mencapai 5 juta ton per tahun.
Karena itu, PP STN optimistis Indonesia dapat menghentikan impor garam pada 2027 apabila kolaborasi antara pemerintah, nelayan, dan TNI AL berjalan maksimal.
“Dengan kolaborasi yang kuat bersama TNI AL, kita optimistis pada 2027 Indonesia sudah dapat menghentikan impor garam dan mencapai swasembada garam,” ujarnya.
Selain itu, PP STN juga mendorong Kementerian Pertanian (Kementan) RI dan KKP RI untuk memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dalam mengawal program pertanian dan kelautan.
Menurut Rifai, pembenahan kelompok tani dan rukun nelayan menjadi langkah penting agar bantuan modal, bibit, hingga teknologi dapat dimanfaatkan secara efektif.
“Kementerian Pertanian RI dan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI harus berkoordinasi erat dengan pemerintah daerah untuk mengerahkan seluruh petugas lapangan dalam mengawal program pertanian dan kelautan,” katanya.
PP STN turut mengapresiasi langkah pemerintah dalam membangun Kampung Nelayan Merah Putih dan Koperasi Desa Merah Putih sebagai sarana penguatan konsolidasi petani dan nelayan.
Di sisi lain, PP STN juga mengapresiasi peningkatan produksi beras nasional yang disebut mencapai 34,69 juta ton atau naik 13,29 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Dengan melibatkan sekitar 28,78 persen penduduk Indonesia yang bekerja di sektor pertanian dan perikanan, PP STN meyakini program tersebut dapat menjadi kekuatan besar dalam mewujudkan revolusi pangan nasional.
“STN siap berkolaborasi dengan TNI, Kementan, KKP, serta pemerintah daerah untuk memastikan kedaulatan pangan benar-benar terwujud dan manfaatnya dirasakan langsung oleh petani dan nelayan,” pungkasnya.
Editor: Mastur Huda
