TANGERANG,RADARBANTEN.CO.ID – Ikatan Psikolog Klinis Indonesia (IPK) Indonesia Wilayah Banten sukses menyelenggarakan Musyawarah Wilayah (Muswil) II Tahun 2026 di Hotel Vega Gading Serpong, Minggu (5/7/2026). Mengusung tema “Pahami Dirimu, Peluk Erat Jiwamu”, kegiatan ini menjadi momentum evaluasi program kerja sekaligus pemilihan kepengurusan baru periode 2026–2030.
Muswil diawali dengan Webinar Pra-Muswil bertajuk “Membaca Luka yang Tak Terlihat: Mengenali Trauma dan Dinamika Psikologis dalam Perspektif Klinis dan Medis” dihadiri sekaligus dibuka oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten, Ati Pramudji Hastuti
Pada agenda Muswil, pengurus periode 2022–2026 menyampaikan laporan pertanggungjawaban sekaligus memaparkan berbagai capaian selama masa kepengurusan.
Beberapa di antaranya adalah kemitraan dengan RSUD Provinsi Banten dalam pemeriksaan psikologi bagi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, kerja sama dengan Dinas Kesehatan Provinsi Banten dalam penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kesehatan Jiwa Terpadu serta Program Banten Bebas Pasung melalui pendekatan promotif dan preventif di puskesmas.
Selain itu, IPK Indonesia Wilayah Banten juga berkolaborasi dengan Kementerian Kesehatan melalui program Healthy Adolescent Thrive (HAT) yang berfokus pada peningkatan kapasitas serta penguatan kesehatan mental remaja.
Melalui forum Muswil, peserta secara mufakat menetapkan Ghoif Nurrohman sebagai Ketua IPK Indonesia Wilayah Banten periode 2026–2030.
Usai terpilih, Ghoif menyampaikan komitmennya untuk memperkuat organisasi sekaligus meningkatkan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan di Provinsi Banten. “Kami akan memperkuat konsolidasi terhadap seluruh Psikolog Klinis di Banten yang saat ini berjumlah 291 orang. Kepengurusan baru juga akan diisi oleh psikolog klinis dari kalangan muda yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan media sosial, sehingga organisasi semakin dekat dengan masyarakat,” ujar Ghoif yang juga ASN Psikolog Klinis Muda di RSUD Cilegon.
Ia menambahkan, kepengurusan baru akan memprioritaskan program peningkatan kompetensi anggota melalui pelatihan, seminar, dan webinar guna memenuhi kebutuhan Satuan Kredit Profesi. “Selain meningkatkan kapasitas anggota, kami juga akan memperkuat kolaborasi dengan pemerintah maupun sektor swasta untuk menghadirkan program-program yang menjawab kebutuhan kesehatan mental masyarakat Banten. Kami ingin IPK Indonesia Wilayah Banten menjadi mitra strategis dalam mendukung pelayanan kesehatan mental yang lebih baik,” tambahnya.
IPK Indonesia merupakan organisasi profesi tenaga kesehatan psikologi klinis di bawah Kementerian Kesehatan yang telah berbadan hukum sejak tahun 2017. Saat ini organisasi tersebut memiliki lebih dari 4.000 anggota yang tersebar di 32 wilayah di Indonesia, termasuk Provinsi Banten, dan berpraktik di berbagai fasilitas kesehatan pemerintah, swasta, perguruan tinggi, serta instansi lainnya.
Sementara itu, dalam sambutannya, Kepala Dinkes Provinsi Banten Ati Paramudji Hastuti menekankan pentingnya peran psikolog klinis dalam mendukung pembangunan kesehatan, khususnya kesehatan mental masyarakat.
“Kesehatan mental merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesehatan secara menyeluruh. Sinergi antara pemerintah dan organisasi profesi seperti IPK Indonesia sangat penting untuk memperluas akses layanan kesehatan mental yang berkualitas bagi masyarakat Banten,” ujarnya.
Lebih lanjut, Ati Paramudji Hastuti mengatakan, Dinas Kesehatan Provinsi Banten tengah merencanakan penempatan tenaga kesehatan psikolog klinis pada seluruh Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), terobosan itu dilakukan sebagai respon usai meningkatnya angka gangguan mental di masyarakat. “Kami sedang berupaya agar seluruh fasilitas layanan kesehatan di Banten ini harus terintegrasi dengan kesehatan jiwa sampai di tingkat puskesmas,” ujar Ati melalui keterangan tertulis.
Menindaklanjuti gagasan tersebut jajaran dinas kesehatan melakukan pemetaan pada setiap perangkatnya yang tersebar di delapan kabupaten dan kota se-Provinsi Banten.
Rencana kebutuhan disusun guna menyesuaikan jumlah fasilitas kesehatan tingkat puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dengan ketersediaan tenaga kesehatan psikolog di masing-masing daerah. Pasalnya penempatan tenaga profesional dinilai sangat dibutuhkan dengan menyesuaikan kondisi terkini di lapangan. “Saat ini jumlah nakes psikolog klinis di Banten baru sekitar 200 orang dan itu mayoritas di Tangerang Raya saja, sedangkan masih ada wilayah barat, wilayah selatan itu puskesmas masih banyak jadi belum terdisitribusi secara merata,” sambungnya.
