SERANG,- Komisi II DPRD Kabupaten Serang meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Serang untuk memprioritaskan peogram-program yang berpihak ke masyarakat.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Serang, Ahmadi, mengatakan dokumen KUA-PPAS merupakan pedoman bagi OPD di Kabupaten Serang dalam menyusun rancangan anggaran pendapatan maupun belanja daerah.
RelatedPosts
“Kita ingin memastikan arah pembangunan daerah selaras dengan rencana strategi yang telah disepakati dengan DPRD. Kita pastikan arah kebijakan pembangunan OPD ini mau kemana,” ujarnya, Senin 6 Juli 2026.
Pihaknya menekankan kepada seluruh OPD mitra komisi II untuk merancang program-program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
“Kita ingin OPD peka untuk menyusun program-program yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dalam perencanaan kita sampaikan kepada OPD, bahwa komisi II memiliki hak untuk mengoreksi perencanaan yang ada, kalau porsi anggarannya terlalu besar untuk operasional kita bisa rekomendasikan untuk dicoret. Kita ingin anggaran lebih banyak program untuk masyarakat,” ujarnya.
Misalnya untuk Dinas Pertanian, pihaknya ingin agar peogram-program yang dijalankan adalah program yang mendukung untuk swasembada pangan.
Lalu untuk Dinas Sosial, pihaknya mendorong agar adanya program pendataan ulang terhadap Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) agar program bantuan sosial yang disalurkan oleh pemerintah bisa tepat sasaran.
“Karena memang masih banyak masyarakat yang masuk kategori mampu namun desilnya dibawah 5 sedangkan yang tidak mampu masuknya diqtas 5. Ini tentu menjadi persoalan, karena bantuan pemerintah basisnya Desil,” ujarnya.
Lalu, untuk Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertras) Kabupaten Serang dapat memprogramkan terkait perencanaan pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK). Padahal, keberadaan BLK ini sangat penting untuk pengentasan pengangguran di Kabupaten Serang.
“Kita minta perencanaan pembangunan BLK dimunculkan di tahun 2027. Disnaker harus memasukan ke rencana kerja, baru setelah itu berkoordinasi dengan OPD dan TAPD untuk merumuskan kebutuhan anggarannya,” pungkasnya. (Adv)
