SERANG, RADARBANTEN.CO.ID – Sebanyak 126 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Serang belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang meminta seluruh dapur tersebut segera menyelesaikan proses pengurusan SLHS sebelum 17 Agustus 2026.
Bahkan, Pemkab Serang berencana mengusulkan penghentian sementara atau suspend kepada Badan Gizi Nasional (BGN) terhadap SPPG yang tidak memenuhi kewajiban pengurusan SLHS.
Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Kabupaten Serang, Muhammad Najib Hamas, mengatakan pihaknya telah melakukan rapat evaluasi bersama pengelola SPPG dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk mempercepat penyelesaian SLHS.
“Targetnya sebelum pengibaran bendera merah putih, semua dapur merampungkan SLHS-nya,” kata Najib usai rapat evaluasi bersama SPPG, Senin, 3 Agustus 2026.
Berdasarkan data dari Koordinator Wilayah (Korwil) SPPG Kabupaten Serang, saat ini terdapat 243 dapur SPPG yang telah berdiri di Kabupaten Serang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 126 dapur masih belum memiliki SLHS.
Najib menjelaskan, hasil evaluasi menemukan sejumlah kendala yang menyebabkan sebagian dapur belum mendapatkan SLHS. Salah satunya karena belum menyelesaikan rekomendasi Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL).
“Ada hasil tinjauan lapangan IKL yang meminta dapur mengubah layout dapurnya. Ini belum semuanya dilakukan oleh mitra. Padahal setelah IKL selesai, proses berikutnya bisa berjalan seperti pengujian makanan hingga penerbitan SLHS dari DPMPTSP,” ujarnya.
Menurut Najib, sejumlah dapur masih membutuhkan pembenahan fisik berdasarkan hasil IKL. Perbaikan tersebut membutuhkan waktu dan biaya, terutama terkait penyesuaian bangunan dan fasilitas dapur.
Selain persoalan IKL, terdapat pula dapur yang masih dalam tahap pengujian sampel makanan. Proses tersebut membutuhkan waktu sekitar 10 hari untuk setiap dapur.
“Yang lama itu pembuatan IKL karena berdampak pada pembenahan fisik bangunan,” katanya.
Ia menambahkan, dari 126 dapur yang belum memiliki SLHS, kendalanya berbeda-beda. Sebagian sudah menyelesaikan IKL tetapi belum melakukan uji laboratorium, sementara sebagian lainnya masih dalam proses penyelesaian rekomendasi.
Najib menegaskan, apabila hingga 17 Agustus masih terdapat dapur yang belum mengurus SLHS dan tidak menyelesaikan rekomendasi yang diberikan, Satgas MBG Kabupaten Serang akan mengusulkan kepada BGN untuk memberikan sanksi suspend.
“Umumnya ada upaya, makanya minggu ini kita akan memonitor dapur-dapur yang masih punya pekerjaan rumah untuk diselesaikan. Kita berkomitmen bersama seluruh kepala SPPG dan Korwil agar target ini bisa tercapai,” tegasnya.
Setelah seluruh persoalan SLHS selesai, Satgas MBG Kabupaten Serang juga akan melakukan pengawasan lanjutan terhadap Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) serta memastikan standar operasional prosedur (SOP) dan kualitas gizi makanan tetap terpenuhi.
Najib mengatakan, langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kualitas dapur SPPG tetap terjaga sehingga makanan yang diberikan kepada penerima manfaat aman dan sesuai standar.
Editor: Mastur Huda












