PANDEGLANG, RADARBANTEN.CO.ID- Puluhan orang tergabung dalam Ormas Patriot Pemersatu Banten Nasional Indonesia (PPBNI) Kabupaten Pandeglang menggeruduk atau mendatangi Dapur SPPG Sukaratu 06, Kelurahan Sukaratu, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang.
Kedatangan Ormas PPBNI melakukan audiensi untuk meminta penjelasan kepada Dapur Sukaratu 06 atas berhentinya layanan program MBG (Makan Bergizi Gratis) kepada 2.800 penerima manfaat.
RelatedPosts
PPBNI sendiri datang atas adanya laporan dari masyarakat penerima manfaat yang mengeluhkan tidak lagi mendapatkan atau menerima program MBG.
Dari hasil audiensi ternyata berhentinya penyaluran MBG karena Kepala SPPG Sukaratu 06 kabur alias meninggalkan tanggung jawabnya setelah mendapatkan penempatan kerja oleh BGN.
Tidak adanya kepala dapur maka Dapur SPPG Sukaratu 06 berhenti beroperasi dan menimbulkan kerugian pada penerima manfaat dan mitra SPPG.
Sekretaris DPC PPBNI Pandeglang Dede Supriyadi mengatakan, kedatangannya mau melakukan audiensi.
“Sebelumnya kami mendapatkan keluhan dari masyarakat penerima manfaat tentang berhentinya penyaluran program MBG. Kemudian, PPBNI menindaklanjuti dengan mendatangi Dapur SPPG Sukaratu 06,” katanya, Kamis, 13 Agustus 2026.
Kedatangannya, ingin mendapatkan informasi secara utuh penyebab berhentinya penyaluran MBG. Apakah dari dapurnya bermasalah apakah dari hal lain.
“Ternyata ini paling krusial dari Kepala SPPG yang kabur. Dari seharusnya masyarakat mendapatkan MBG kini tidak lagi tanpa ada kejelasan waktu kapan akan ada pengganti kepala SPPG baru,” katanya.
Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Ormas Patriot Pemersatu Banten Nasional Indonesia (PPBNI) Satria Banten Kabupaten Pandeglang Haerudin, kehadirannya di Dapur Sukaratu 06 ini menindaklanjuti laporan pendistribusian MBG terhenti kepada masyarakat.
“Hampir berjalan satu bulan. Dan kita mencari tahu penyebabnya melalui audiensi,” katanya.
Sebetulnya dalam giat audiensi telah mengundang semua pihak terkait dari program MBG. Mulai dari kareg, korwil kabupaten, satgas, dan korcam BGN.
“Yang hadir hari ini hanya korcam dan mitra BGN. Ternyata tidak jalannya ini, adanya kepala SPPG Sukaratu 06 ini sudah tidak mau berkerja,” katanya.
Artinya banyak pelanggaran-pelanggaran dilakukan oleh Kepala SPPG. Setelah mendengarkan keterangan dari mitra dan relawan SPPG.
“Akhirnya kita menekankan kepada Koordinator Kecamatan Majasari untuk segera menindaklanjuti. Artinya dengan adanya persoalan ini terutama dari oknum Kepala SPPG, ini korcam, kareg, korwil harus cepat tanggap, karena ini sangat menggangu,” katanya.
Mengganggu program pemerintah dari program Presiden Prabowo Subianto. Sehingga akibatnya KPM yang menjadi korban.
“Hampir satu bulan tidak lagi menerima MBG. Kita meminta satu Minggu ini harus ada penyelesaian dari pihak Korcam, Korwil, Kareg,” katanya.
Apabila hal ini tidak ada kejelasan kapan waktu bisa berjalannya kembali dapur ini, maka akan melakukan audiensi kedua.
“Kita akan berkirim surat ke provinsi, dan kemudian dari perilaku kepala SPPG ini akan kita adukan atas pelanggaran-pelanggarannya,” katanya.
Korcam SPPG Majasari Fitra Riyanto mengatakan, kalau pihaknya menyambut baik kedatangan dari PPBNI karena memang ia juga ingin mengetahui input dari masyarakat seperti apa.
“Walaupun permasalahannya sudah jelas. Segera mungkin kami segera menindaklanjuti,” katanya.
Kaitan keluhan tidak mendapatkan MBG, sebetulnya ia juga telah menerima keluhan dari masyarakat. Kaitan kepala SPPG Kabur sudah diberikan SP1.
“Jadi, terkait dengan hukuman sudah mendapatkan tapi kalau ngomongin status masih menjadi Kepala SPPG Sukaratu 06. Belum ada SK baru yang menggantikan, saya sudah laporkan ke Korwil, Kareg dan KPPG dan bersama mitra sempat mengunjungi BGN untuk memberikan surat pelaporan pergantian Kepala SPPG,” katanya.
Editor Daru
