LEBAK, RADARBANTEN.CO.ID – Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak akan memperkuat langkah pengendalian harga melalui strategi 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta komunikasi dan data.
Langkah tersebut dilakukan setelah inflasi Kabupaten Lebak mencapai 4,00 persen secara tahunan (year on year/yoy) pada Agustus 2026. Angka tersebut menjadi yang tertinggi di antara kabupaten/kota di Banten dan berada di atas inflasi Provinsi Banten sebesar 2,95 persen serta nasional 3,19 persen.
“Kami perlu memastikan harga kebutuhan pokok tetap terjangkau, pasokan aman dan distribusi lancar. Data juga harus menjadi dasar dalam mengambil langkah intervensi,” kata Asda II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Lebak, Rahmat, Rabu, 23 September 2026.
Menurutnya, TPID akan memperkuat koordinasi dengan Bulog, distributor, pelaku usaha, petani, peternak, dan kelompok pangan. Komoditas strategis seperti beras dan bahan pangan yang sensitif terhadap perubahan pasokan akan menjadi perhatian.
Jika ditemukan kenaikan harga yang tidak sejalan dengan kondisi pasokan maupun biaya produksi dan distribusi, Pemkab akan melakukan langkah stabilisasi sesuai kewenangan.
“Intervensi dapat dilakukan melalui operasi pasar, pasar murah serta fasilitasi distribusi pangan, terutama pada komoditas dan wilayah yang mengalami tekanan harga,” jelasnya.
Selain pengendalian harga, kata Rahmat, Pemkab Lebak akan mendorong peningkatan produksi pangan lokal sebagai bagian dari strategi pengendalian inflasi. Potensi pertanian, peternakan, dan perikanan akan diarahkan agar semakin terhubung dengan pasar dan sistem distribusi.
“Inflasi adalah pekerjaan bersama. Kita harus bergerak dari hulu sampai hilir. Produksi harus naik, pasokan harus aman, distribusi harus lancar dan informasi harga harus transparan,” tegasnya.
Editor: Aas Arbi
