Dulu saya mengenal peristiwa 30 September lewat film. Belakangan, muncul berbagai pembicaraan yang mempersoalkan film itu, juga cara kita memahami sejarahnya. Saya bukan pelaku atau peneliti sejarah. Saya tidak punya cukup bekal untuk memutuskan perdebatan itu.
Pengorbanan para pahlawan revolusi patut dihormati. Pada peringatan Hari Kesaktian Pancasila ini, saya juga ingin melihat bagaimana Pancasila dirasakan warga dalam kehidupan sehari-hari.
Rabu, saya membaca tulisan teman saya, Muhammad Arif Kirdiat, di Facebook. Saya biasa memanggilnya Kang Arif. Ia aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, termasuk mendampingi warga Baduy yang membutuhkan pelayanan kesehatan.
Kang Arif bercerita tentang warga Kampung Cigulingseng, wilayah Baduy Selatan, yang kesulitan buang air kecil. Pasien sudah mendapat penanganan awal dan dipasangi kateter. Kang Arif dan timnya kemudian membantu membawa pasien ke rumah sakit. KTP dan BPJS diperiksa. Senin pagi, ambulans membawa pasien menuju RSUD Banten.
Menurut penuturan Kang Arif, setibanya di sana, mereka mendapat informasi bahwa dokter spesialis urologi sudah lama tidak berpraktik. Pasien kemudian dibawa ke Rumah Sakit Drajat Prawiranegara (RSDP) milik Pemerintah Kabupaten Serang. Sebagai rumah sakit rujukan milik pemerintah provinsi, RSUD Banten semestinya bisa diandalkan warga yang membutuhkan pelayanan spesialis.
Pemerintah provinsi dan pengelola rumah sakit perlu menjelaskan mengapa pelayanan urologi belum tersedia dan kapan warga bisa kembali mendapatkannya. Sementara itu, pasien perlu diarahkan ke rumah sakit yang siap menerima, dengan koordinasi yang jelas sebelum diberangkatkan.
Jangan sampai keluarga yang sudah membawa orang sakit dari jauh harus mencari sendiri tempat pertolongan berikutnya.
Perjalanan pasien itu ternyata belum selesai di RSDP. Menjelang pukul sepuluh malam, Kang Arif mendapat kabar bahwa pasien dipersilakan pulang. Dalam unggahannya, ia menyebut surat rujukan untuk pemeriksaan USG menjadi salah satu persoalan yang disampaikan kepadanya. Penjelasan pihak rumah sakit tetap perlu didengar agar pertimbangan medis dan pelayanannya dipahami secara utuh. Saya tidak punya bekal untuk menentukan apakah pasien harus dirawat inap.
Tetapi Kang Arif langsung memikirkan perjalanan pulangnya.
Mau tidur di mana? Naik apa ke Baduy?
Menurut Kang Arif, pasien masih memakai kateter dan kesulitan berdiri. Untuk mencapai rumahnya, ia harus ditandu. Pulang ke pedalaman Baduy dalam keadaan begitu tentu berbeda dengan pulang ke rumah yang bisa dicapai kendaraan.
Malam itu, pasien akhirnya dibawa ke tempat singgah tim pendamping. Selepas subuh, Kang Arif kembali mencari bantuan, hingga mendapat respons dari utusan Menteri Kesehatan. Pasien akhirnya kembali diterima di RSDP.
Tadi malam saya menghubungi Kang Arif melalui WhatsApp. Ia mengabarkan bahwa pasien akan menjalani operasi, sambil menunggu kondisinya memadai untuk tindakan tersebut.
Saya lega mendengarnya. Tetapi ada pertanyaan yang tertinggal: bagaimana kalau tidak ada Kang Arif? Bagaimana kalau keluarga pasien tidak mengenal orang yang memahami prosedur, bersedia menelepon hingga malam, dan mempunyai jaringan untuk meminta pertolongan?
Kang Arif dan timnya memeriksa berkas, mencari kendaraan, menyediakan tempat beristirahat, lalu meminta bantuan ketika menemui kebuntuan. Bagi keluarga pasien, semua itu sangat berarti.
Kita bersyukur ada mereka. Tetapi warga yang tidak mengenal Kang Arif juga berhak mendapat pelayanan yang jelas dan layak. Kesempatan mendapat pertolongan semestinya tidak bergantung pada siapa yang bisa kita hubungi.
Kemanusiaan dan keadilan sosial juga diuji ketika orang sakit datang meminta pertolongan.
Pada peringatan 1 Oktober ini, saya membayangkan keluarga pasien yang sedang menunggu operasi. Mereka mungkin tidak sedang membicarakan Pancasila. Mereka hanya berharap orang yang mereka sayangi segera mendapat pertolongan dan bisa pulang dengan keadaan lebih baik. (*)
