KOTA TANGSEL, RADARBANTEN.CO.ID – Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Benyamin Davnie mengungkapkan salah satu tantangan pemerintah daerah dalam menjalankan pembangunan adalah keterbatasan anggaran di tengah kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.
Menurut Benyamin, pemerintah kota harus mengatur anggaran secara cermat karena kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik jauh lebih banyak dibandingkan kemampuan keuangan daerah.
Hal itu disampaikan Benyamin saat menghadiri peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-54 Tahun 2026 di Ruang Blandongan Balai Kota Tangerang Selatan, Selasa 6 Oktober 2026.
Benyamin mengatakan berbagai program pemerintah mencakup sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ekonomi hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia. Seluruh kebutuhan tersebut harus disusun berdasarkan skala prioritas.
“Setiap tahun pemerintah harus menentukan mana yang paling mendesak untuk dikerjakan. Anggaran yang tersedia harus diarahkan kepada kebutuhan yang memberikan manfaat paling besar bagi masyarakat,” kata Benyamin.
Ia menilai pembangunan daerah tidak cukup hanya mengandalkan kemampuan pemerintah. Peran masyarakat dan organisasi seperti Tim Penggerak PKK dibutuhkan untuk membantu menjangkau berbagai persoalan di tingkat keluarga dan lingkungan.
Benyamin mencontohkan, pemerintah dapat menyediakan sekolah, tenaga pendidik, fasilitas serta berbagai program pendidikan.
Namun, pembentukan karakter dan perilaku anak tetap membutuhkan keterlibatan keluarga serta lingkungan masyarakat.
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak dapat menyelesaikan seluruh persoalan masyarakat seorang diri.
“Pembangunan membutuhkan keterlibatan banyak pihak. Pemerintah memiliki keterbatasan, begitu juga masyarakat dan organisasi kemasyarakatan. Karena itu, kekuatan yang ada perlu digabungkan agar persoalan dapat ditangani bersama,” ujarnya.
Benyamin juga mendorong PKK untuk terus memperkuat perannya dalam membantu pemerintah menjalankan berbagai program pembangunan.
Menurutnya, PKK memiliki jaringan hingga tingkat keluarga yang dapat menjadi mitra strategis pemerintah.
Ia meminta jajaran pemerintah dan PKK tidak hanya berfokus pada keterbatasan yang dimiliki, tetapi lebih mengutamakan pencarian solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.
“Yang paling penting bukan hanya melihat apa yang kurang, tetapi bagaimana mencari jalan keluar dengan memanfaatkan seluruh potensi yang kita punya,” katanya.
Benyamin menambahkan, APBD merupakan instrumen pemerintah daerah dalam menjalankan pelayanan publik, pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Karena sumber daya yang tersedia terbatas, penyusunan prioritas menjadi hal penting dalam setiap program pembangunan.
Editor Daru
