SERANG, RADARBANTEN.CO.ID – Musim hujan di Provinsi Banten diprakirakan datang lebih lambat tahun ini. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkirakan awal musim hujan mundur hingga tiga dasarian atau sekitar satu bulan dari kondisi normal.
Kondisi tersebut mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten memperkuat koordinasi dengan BMKG serta pemerintah kabupaten/kota untuk mengantisipasi dampak kemarau yang lebih panjang.
RelatedPosts
Gubernur Banten Andra Soni mengatakan, informasi dari BMKG menjadi dasar penting bagi pemerintah dalam menentukan langkah mitigasi terhadap potensi kekeringan.
“Perlu diantisipasi mundurnya musim hujan dan dampak kekeringan ini sejak dini,” ujar Andra Soni setelah menerima paparan dinamika iklim dari BBMKG Wilayah II di Gedung Negara Provinsi Banten, Rabu, 7 Oktober 2026.
Plt Kepala BBMKG Wilayah II Ana Oktavia Setiowati menjelaskan, waktu masuk musim hujan di wilayah Banten tidak berlangsung secara bersamaan.
Banten bagian selatan, seperti Kabupaten Lebak dan Pandeglang, diprakirakan mulai memasuki musim hujan pada November. Sementara itu, wilayah Banten bagian utara diprediksi baru mengalami musim hujan pada Desember.
Menurut Ana, mundurnya musim hujan berkaitan dengan fenomena El Nino yang berpotensi memperpanjang periode kemarau. Kondisi tersebut dapat berdampak terhadap ketersediaan air bersih, sektor pertanian, hingga kesehatan masyarakat.
Pemprov Banten kini melakukan identifikasi terhadap wilayah yang membutuhkan perhatian khusus. Koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota juga diperkuat untuk memastikan kebutuhan air bersih bagi masyarakat terdampak kekeringan tetap terpenuhi.
Selain mengantisipasi kekeringan, BMKG mengingatkan pemerintah dan masyarakat agar mewaspadai potensi bencana ketika hujan mulai turun. Tanah yang kering dan merekah dapat meningkatkan kerawanan bencana hidrometeorologi, terutama apabila hujan turun dengan intensitas tinggi.
“Oleh karena itu, BMKG dan pemerintah daerah akan melakukan survei bersama,” kata Ana.
Survei tersebut dilakukan untuk memetakan wilayah prioritas berdasarkan kondisi faktual di lapangan. Hasil pemetaan akan menjadi dasar dalam menentukan langkah penanganan dan mitigasi yang diperlukan.
Editor: Mastur Huda
