SERANG, RADARBANTEN.CO.ID – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mendorong aspek ketangguhan bencana masuk dalam indeks desa untuk memperkuat kesiapsiagaan masyarakat. Langkah ini diharapkan membantu pemerintah dan masyarakat memantau perkembangan ketangguhan desa dalam menghadapi risiko bencana.
Direktur Kesiapsiagaan BNPB Pangarso Suryotomo mengatakan, Indonesia memiliki lebih dari 75 ribu desa dan sekitar 8 ribu kelurahan. Dengan jumlah tersebut, penguatan ketangguhan bencana tidak bisa hanya mengandalkan program yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah pusat.
RelatedPosts
Karena itu, BNPB mengembangkan penilaian ketangguhan masyarakat dan menjalin kerja sama dengan Kementerian Desa agar aspek tersebut dapat diintegrasikan ke dalam indeks desa.
“Penilaian ketangguhan itu adalah penilaian yang dilakukan oleh masyarakat sendiri,” kata Pangarso.
Menurutnya, penilaian mandiri tersebut penting agar masyarakat mampu mengenali risiko bencana di wilayahnya sekaligus mengetahui langkah yang perlu disiapkan untuk menghadapinya.
Selain pemetaan risiko, kesiapsiagaan bencana perlu diwujudkan melalui perencanaan evakuasi, latihan secara berkala, serta pembangunan desa yang selaras dengan kebijakan pemerintah di tingkat kabupaten, provinsi, hingga nasional.
Pangarso juga menekankan pentingnya dukungan anggaran desa untuk memperkuat mitigasi bencana. BNPB telah berkoordinasi untuk mengetahui sejauh mana anggaran desa dimanfaatkan bagi kegiatan kebencanaan, mulai dari pengurangan risiko, penanganan keadaan darurat, hingga pemulihan setelah bencana.
Ia menyebut sejumlah desa telah mengalokasikan anggaran untuk memperkuat ketangguhan wilayahnya. Upaya tersebut perlu terus didorong agar penanggulangan bencana tidak hanya bergantung pada pendanaan pemerintah pusat.
Dengan penguatan perencanaan, dukungan anggaran, dan keterlibatan masyarakat, desa diharapkan mampu membangun kesiapsiagaan bencana secara berkelanjutan sesuai dengan karakteristik risiko masing-masing.
Editor : Aas Arbi
