SERANG, RADARBANTEN.CO.ID – Evaluasi dan verifikasi faktual capaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Banten menjadi momentum untuk memastikan kebijakan pemerintah semakin sesuai dengan kondisi riil masyarakat.
Akurasi data dan kepercayaan publik dinilai menjadi aspek penting dalam memperkuat kualitas demokrasi.
RelatedPosts
Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Banten, Abdul Rohman, menyoroti pentingnya kesesuaian antara data administrasi pemerintah dan kondisi yang dihadapi masyarakat di lapangan.
Menurutnya, data yang tidak akurat dapat memengaruhi ketepatan kebijakan dan menimbulkan persoalan bagi masyarakat, terutama dalam mengakses program bantuan pemerintah.
Ia mencontohkan perubahan status desil kesejahteraan yang dapat berdampak pada akses masyarakat terhadap bantuan jaminan kesehatan.
Abdul Rohman menyampaikan adanya kasus warga yang sebelumnya dapat mengakses BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI), tetapi kemudian mengalami perubahan status desil menjadi desil 7 sehingga kepesertaan bantuannya tidak lagi dapat digunakan.
Kasus tersebut, menurutnya, perlu menjadi perhatian dalam proses pemutakhiran dan verifikasi data agar penetapan status kesejahteraan benar-benar mencerminkan kondisi ekonomi warga.
“Hal-hal yang menjadi kepercayaan masyarakat yaitu akurasi data yang kemudian menjadi perhatian kita bersama,” demikian substansi yang disampaikan Abdul Rohman dalam pembahasan evaluasi dan verifikasi faktual capaian IDI Provinsi Banten tahun 2026, Selasa 20 Oktober 2026.
Ia menilai, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah tidak terlepas dari kemampuan negara menghadirkan kebijakan yang adil, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Karena itu, evaluasi data tidak seharusnya berhenti pada pemenuhan indikator administratif, tetapi juga perlu memastikan kesesuaian data dengan fakta di lapangan.
Selain persoalan data, Abdul Rohman menyoroti tantangan demokrasi di tengah perkembangan teknologi digital dan media sosial.
Arus informasi yang semakin cepat membuat respons masyarakat terhadap kebijakan maupun peristiwa publik dapat menyebar dalam hitungan menit.
Menurutnya, kondisi tersebut menuntut pemerintah untuk semakin responsif, terbuka, dan mampu menjaga kepercayaan masyarakat.
Apabila persoalan publik tidak ditangani dengan baik, respons negatif berpotensi meluas dan memperbesar ketidakpercayaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
Evaluasi dan verifikasi faktual IDI sendiri bertujuan memahami indikator dan metodologi pengukuran demokrasi, mengevaluasi capaian berdasarkan data resmi, serta memeriksa kesesuaian data dengan kondisi faktual.
Kegiatan tersebut juga diharapkan dapat mengidentifikasi kendala dan menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat sasaran.
“Kami berharap evaluasi tersebut dapat mendorong peningkatan kualitas demokrasi di Banten, tidak hanya melalui capaian angka indeks, tetapi juga melalui perbaikan pelayanan publik, ketepatan kebijakan, dan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah,” harapnya.
Editor: Abdul Rozak
