SERANG, RADARBANTEN.CO.ID – Salah satu hal yang pertama kali terlintas di benak kita ketika mendengar kata Bojonegara ataupun Pulo Ampel adalah kemacetan. Bukan tanpa alasan,selama lebih dari satu tahun terakhir, persoalan itulah yang kerap muncul di media arus utama. Dua nama kecamatan itu juga kerap muncul di media sosial.
Kemacetan kulai muncul saat Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengambil langkah tegas dengan menutup sejumlah tambang di wilayah Bogor pada September 2025.
RelatedPosts
Dampaknya terasa sangat instan, pengusaha yang semula mengambil hasil tambang dari Bogor pun harus mencari tempat lain untuk memenuhi pesanan. Alhasil, Banten yang dipilih. Ribuan truk berbondong-bondong masuk ke Bojonegara dan Pulo Ampel untuk mengangkut hasil tambang.
Hal ini seharusnya memberi dampak yang positif baik bagi pengusaha, pemerintah daerah, hingga masyarakat karena pesanan material tambang semakin meningkat, ekonomi masyarakat berputar. Namun, karena terjadi sangat mendadak dan kondisi jalan yang belum mampu menampung ribuan truk sekaligus, justru berujung petaka.
Kemacetan terjadi berjam-jam, mengubah kehidupan masyarakat yang dulu tenang menjadi mencekam. Bahkan, masyarakat yang sejak puluhan tahun lalu berdamai dengan tambang menjadi terusik.
Tragedi pun berkali-kali terjadi, mulai dari kecelakaan maut, hingga ambulans yang membawa pasien terjebak macet berjam-jam.
“Bahkan ada ambulans membawa ibu yang mau melahirkan, kendaraan terjebak macet berjam-jam di Solor, maju tidak bisa, balik arah pun tidak bisa. Akhirnya bidan dijemput dengan sepeda motor dan persalinan pun terjadi di dalam ambulans. Kalau kasus kecelakaan banyak terjadi, macem-macem,” kata Toha Karya, Sekretaris Aliansi Kepala Desa Bojonegara-Pulo Ampel pada Jumat, 30 Oktober 2026.
Kini, meskipun satu tahun sejak awal kemacetan terjadi, lalu lintas di jalur Bojonegara-Pulo Ampel tak banyak berubah. Puluhan kali aksi digelar, mimbar dialog pun dilakukan dengan pembuat kebijakan, regulasi jam operasional truk tambang dikeluarkan, kemacetan tak hilang.
Masyarakat justru dipaksa berdamai dengan keadaan, beriringan dengan truk tambang setiap hari hingga pelebaran jalan direalisasikan.
“Menurut saya, pelebaran jalan ini memang baik, tapi bukan satu-satunya cara menyelesaikan kemacetan. Lalu apakah bisa dilakukan di 2027 dan selesai di tahun itu juga? Karena kan harus ada pembebasan lahan karena banyak tanah masyarakat dan perusahaan kena. Menurut saya, yang terpenting saat ini, pemerintah harus mencari solusi jangka pendeknya dan menegakkan aturan-aturan yang sudah dibuat, karena banyak yang melanggar aturan. Kami hanya ingin agar tidak macet,” tegas Toha.
Terkadang, masyarakat yang justru harus sering mengalah. Mereka sering menunda waktu bepergian karena tahu bahwa pada jam tersebut terjadi kemacetan parah. Bahkan, ketika masyarakat terpaksa harus pergi waktu itu juga, mereka memilih untuk membawa sepeda motor dan memilih jalan alternatif yang lebih memutar. Padahal, masyarakat hanya ingin melalui jalan utama lancar yang menjadi hak mereka.
“Kadang saya juga kalau ada keperluan mendesak muter ke jalan alternatif. Waktu itu padahal jam 1 siang namun situasinya macet parah. Akhirnya lewat jalan alternatif, tembus di Cilegon,” tuturnya.
Radarbanten.co.id juga mendapat cerita yang sama dari Sekretaris Desa Margagiri, Barmawi,; seorang guru asal Desa Lambang Sari, Fahmi Adam; Camat Bojonegara, Asep Sofwatullah; hingga Ketua Form Human Resource Development (HRD) Serang Barat, Abdul Muhit. Mereka kompak menyebut, kemacetan terparah selalu terjadi pada jam-jam sibuk, seperti pagi dan sore hari.
“Kemacetan masih sama seperti sebelum terjadi demonstrasi yang dilakukan masyarakat. Kami sebagai masyarakat industri, itu kalau pagi, sore itu padat sekali. Kalau truk-truk ini tidak patuh pada jam operasional yang sudah ditetapkan, pasti akan terjadi kemacetan. Kalau ga percaya, bisa di cek aja kalau sore atau pagi dari wilayah Terate sampai Cilegon Timur itu pasti merah parah. Pagi juga sama saja,” kata Amdul Muhit saat dihubungi melalui sambungan telepon pada Jumat, 30 Oktober 2026.
Radarbanten.co.id mencoba mencari tahu akar masalah yang sebenarnya terjadi dengan mendatangi Desa Margagiri, Kecamatan Bojonegara, untuk bertemu kawan lama sekaligus bersilaturahmi dengan tokoh masyarakat.
Kami berangkat dari rumah di Cipocok Jaya, Kota Serang, sekira pukul 10.12 WIB menggunakan sepeda motor. Perjalanan dari rumah hingga ke Desa Terate berlangsung lancar, speed kendaraan bisa dipacu maksimal.
Namun, setelah keluar dari pertigaan Jalan Raya Terate, menuju Jalan Raya Serdang-Bojonegara-Merak, kecepatan tak lagi jadi prioritas. Di benak kami, satu hal saja yang terlintas, tiba dan pulang dengan selamat meski dengan kecepatan minimal.
Saat pertama mengaspal di Jalan Raya Serdang-Bojonegara-Merak, nyali mendadak menciut. Iring-iringan truk tambang berukuran besar mengular panjang. Jalanan yang berpasir dan berlubang, serta banyak truk tambang yang terparkir di pinggir jalan membuat listing kami sadar, jalan itu tak ramah pada kami. Salah perhitungan sedikit saja, dampaknya akan fatal.
Alhasil, kami lebih memilih berjalan di belakang truk tambang meski diterpa debu dan asap kendaraan, sambil menunggu waktu tepat untuk menyalip dan jalur kanan benar-benar kosong.
Meski saat itu bukan jam sibuk, namun trafik kendaraan cukup padat. Bahkan, di beberapa titik seperti di pom bensin Wadas dan pertigaan menuju Gunung Santri, dan di beberapa titik tempat parkir liar, kendaraan mengular panjang dan membuat kami harus mengantre dan kembali menurunkan kecepatan.
Alhasil, saya tiba di Kantor Desa Margagiri sekira pukul 11.35 WIB, saat kepala desa dan perangkat desa laki-laki hendak pulang untuk bersiap melaksanakan Salat Jumat.
Wawancara pun baru bisa dilakukan sekira pukul 13.30 WIB setelah mereka kembali ke kantor desa. Perbincangan dengan Sekretaris Desa Margagiri, Barmawi, dan Sekretaris Aliansi Kepala Desa Bojonegara-Puloampel, Toha Karya, yang juga merupakan ketua BPD Desa Margagiri pun berlangsung cukup hangat.
Barmawi menuturkan, masyarakat Bojonegara, khususnya Desa Margagiri, sudah sangat berdamai dengan usaha pertambangan, mengingat banyak masyarakatnya yang juga mendapatkan rezeki dari industri tersebut. Namun, kemacetan yang terjadi sudah sangat mengganggu aktivitas masyarakat di dua kecamatan melakukan aksi berkali-kali.
Ia mengungkapkan, kemacetan tidak semata disebabkan akibat banyaknya kendaraan tambang yang melintas, dan jalan yang kecil, melainkan banyaknya oknum sopir nakal yang parkir di pinggir jalan sehingga menjadi jalan semakin sempit.
“Truk yang minggir di pinggir jalan terkadang asal, ini yang bikin macet. Paling parah di pom bensin Wadas, banyak kendaraan yang antri membeli solar. Selain itu banyak juga yang berhenti di bahu jalan kaya di tempat tambal ban, kadang beli rokok, kadang beli makan. Jalan mah sebenarnya lumayan lebar tapi yang bikin sempit manusianya,” tegasnya.
Menurutnya persoalan tersebut seharusnya bisa diselesaikan sesegera mungkin dengan pemberian sanksi tegas kepada para pengendara yang nakal. Ia berharap, ada petugas yang rutin berpatroli dan menindak tegas para pelanggar aturan.
“Apalagi ke depan akan ada pelabuhan peti kemas, tentunya arus lalulintas akan semakin padat. Makanya semua aspek termasuk SDM nya harus disiapkan,” imbuhnya.
Sekretaris Aliansi Kepala Desa Bojonegara-Puloampel, Toha Karya, menyatakan telah melakukan audiensi dengan pemerintah Kabupaten Serang untuk menangani persoalan kemacetan yang terjadi di Bojonegara-Puloampel.
Ia mengungkapkan, ada sejumlah aspirasi yang disampaikan kepada pemerintah, mulai dari menambah exit tol di sekitar jalan raya SBM, menertibkan kendaraan yang parkir liar dan menertibkan tambal ban ilegal yang berada di pinggir jalan. “Jadi percuma dilebarkan oleh pemerintah kalau masih banyak yang parkir di Pinggir jalan,” teganya.
Tak hanya itu, ia pun meminta agar adanya penambahan titik pom bensin di jalan raya SBM sehingga antrean kendaraan tidak terkonsentrasi di satu titik. “Kemacetan di depan polsek akibat kendaraan yang antri ke pom bensin karena hanya ada satu pom bensin. Bahkan masyarakat sering terkena macet total di titik tersebut,” tegasnya.
Sekitar pukul 14.30 WIB pun saya memutuskan untuk pamit. Perjalanan pulang itu saya putuskan untuk melalui jalan raya SBM sampai ke pertigaan seruni, tempat yang selalu disebut sebagai titik macet terparah.
Di perjalanan pulang itu pula saya sempatkan untuk menghitung jumlah titik tempat kendaraan parkir liar di pinggir jalan. Hasilnya cukup mencengangkan, ada sebanyak 16 titik parkir liar yang terpantau hari itu dengan jumlah kendaraan satu sampai enam kendaraan yang terparkir di setiap titiknya. Titik yang menjadi parkir liar mulai dari tempat tambal ban, dekat warung hingga titik yang tidak ada bangunan sama sekali.
Di perjalanan pulang itu pula kami merasakan bagaimana horornya kemacetan yang terjadi. Ekor kemacetan mulai terjadi di titik Jembatan Terate hingga ke Seruni, tepatnya pertigaan menuju pintu tol Cilegon Timur. Di jalur yang sesak itu pula kami menemukan tak sedikit kendaraan yang justru santai parkir di pinggir jalan sehingga mengakibatkan kemacetan semakin parah. Bahkan sepeda motor pun sulit untuk melintas, padahal jalan di titik tersebut lebih lebar.
Kengerian pun terasa saat kami terjebak macet di jembatan Seruni, dihimpit oleh Truk besar di depan dan belakang. Sementara di sisi kanan, truk tambang silih berganti melintasi jembatan sehingga membuat jembatan berguncang. Antrian kendaraan pun terpantau terjadi mulai dari pintu masuk tol.
Ia bersama aliansi pun berencana akan menyampaikan aspirasi tersebut ke pemerintah Provinsi Banten sehingga persoalan kemacetan bisa ditangani.
Camat Bojonegara, Asep Sofatullah, mengatakan ada tiga waktu krusial yang harus terbebas dari lalulintas kendaraan tambang. Pertama saat pagi hari anak-anak berangkat sekolah masyarakat berangkat kerja, lalu jam 13.00 WIB saat anak-anak pulang sekolah, serta sore hari saat pulang kerja.
“Tiga waktu ini yang krusial, sehingga seharusnya kendaraan tambang di waktu tersebut ditahan dulu. Karena rawan, SMP Bojonegara dan sekolah lainnya berada di jalur utama, jadi sangat membahayakan apabila ada kendaraan besar yang melintas,” ujarnya.
Selain itu, Asep juga menyoroti persoalan kondisi jambatan Wadas yang retak dan sangat mengkhawatirkan. Padahal, banyak kendaraan besar yang melintas sehingga jembatan tersebut rawan ambruk. “Kalau jempatan ini sampai rusak, warga Bojonegara bisa terisolir. Jembatannya sudah patah, mungkin satu bulan lagi semakin parah. Sehingga kami ingin agar ini bisa segera ditangani,” pungkasnya.
Pemkab Siapkan Aturan Jam Operasional Baru, Dorong Percepatan Pembangunan Interchange Wilmar
Menangani persoalan kemacetan tersebut, Pemerintah Kabupaten Serang sudah mengusulkan aturan jam operasional baru ke Pemerintah Provinsi Banten, yakni pagi 06.00 sampai jam 09.00 pagi kemudian di jam 15.00 sampai jam 19.00 malam. Di dua waktu tersebut, kendaraan tambang wajib masuk ke kantong parkir.
Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Serang, Zaldi Dhuhana, mengatakan pada aturan sebelumnya, kendaraan hanya boleh melintas pada pukul 22.00 WIB sampai pukul 05.00 WIB. Kondisi tersebut menurut Zaldi justru mengakibatkan persoalan baru. Saat kendaraan berbarengan keluar dari kantong parkir justru mengakibatkan kemacetan yang sangat parah.
“Dengan adanya jam ini kita berharap kemacetan bisa terurai, terutama saat jam sibuk seperti pagi dan sore. Nanti kita akan coba melihat pengurangannya dengan metode ini apakah bisa secara signifikan mengurangi kemacetan atau seperti apa,” ujarnya.
Zaldi mengaku, pihaknya sudah mendapatkan persetujuan dari pemerintah provinsi untuk menerapkan aturan jam operasional tersebut. Nantinya, ujicoba akan dilakukan selama kurang lebih selama dua bulan untuk melihat perkembangan penerapan aturan tesebut.
Ia mengaku jika usulan tersebut sudah disampaikan sejak bulan September lalu dan mendapatkan respons yang positif dari pemerintah Provinsi Banten.
“Kita justru sedang menunggu provinsi kapan kira-kira kita akan bisa memberlakukan simulasi ini karena terlibat di situ pihak Kapolres, pihak Dishub dan pihak Pol PP. Dan itu sudah ada titik-titiknya tempat kita akan melakukan kantong parkir dari kendaraan tambang,” pungkasnya.
Salah satu upaya jangka pendek yang dapat dilakukan ialah dengan melakukan rekayasa lalulintas sambil menunggu upaya jangka panjang yakni pelebaran jalan dan pembukaan pintu tol Wilmar dilaksanakan.
Wakil Bupati Serang, Muhammad Najib Hamas, mengatakan Bupati Serang telah bertemu dengan perwakilan PT Wilmar untuk memastikan rencana pembukaan imterchange Wilmar berlanjut sehingga bisa mengurai kemacetan di Bojonegara-Puloampel.
Najib Hamas menegaskan jika pembangunan interchange PT Wilmar perizinanya menjadi kewrnangan pemerintah pusat. Tinggal pemerintah Kabupaten Serang menyampaikan surat untuk penguatan. “Pemda men-support secara kebijakan yang akan berkomunikasi juga dengan pihak pusat. Karena dengan pembangunan exit tol kawasan Wilmar itu permintaan dari Pemerintah Kabupaten Serang, tidak hanya peruntukan untuk kawasan tetapi juga dipakai untuk akses kendaraan yang sesuai dengan peruntukannya,” tegasnya.
DED Rampung, Pendataan Lahan Segera dilakukan, Perusahaan Diminta Bantu Pembebasan Lahan
Penyusunan Detail Engineering Design (DED) untuk pelebaran jalan raya SBM disebut telah rampung. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang pun kini tinggal melakukan pendataan terhadap objek lahan yang akan terdampak oleh pelebaran jalan raya SBM.
Wakil Bupati Serang, Muhammad Najib Hamas, mengatakan pemerintah baik Kabupaten Serang, Provinsi Banten, hingga pusat telah berupaya untuk melakukan penanganan untuk mengantisipasi kemacetan yang terjadi di jalan raya Bojonegara-Puloampel akibat padatnya kendaraan tambang yang melintas.
Salah satu upaya yang akan dilakukan ialah pelebaran jalan raya SBM yang menjadi jalur perlintasan utama baik bagi kendaraan tambang maupun masyarakat sekitar.
Saat ini, progres penyusunan DED untuk pelebaran jalan raya SBM yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Banten pun dinyatakan sudah rampung. Untuk itu, pemerintah Kabupaten Serang akan segera melakukan pendataan terhadap lahan-lahan yang terdampak dalam dokumen tersebut.
“DED dari provinsi sudah finishing, sehingga Pemkab Serang akan segera melakukan pendataan objek lahan yang terdampak pembangunan,” katanya saat ditemui di Ruang Kerjanya, pada Kamis (29/10).
Ia mengatakan, proses pendataan disebut membutuhkan waktu dan membutuhkan anggaran yang cukup besar, khususnya untuk pembebasan lahan-lahan yang terdampak, apalagi bila harus menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Maka dari itu, Najib Hamas berharap agar perusahaan-perusahaan yang berada di sekitar jalan raya Bojonegara-Puloampel agar mau untuk berpartisipasi lantaran adanya pelebaran jalan tersebut tentunya akan memberikan dampak positif bagi usaha mereka.
“Kita harapkan ada partisipasi dari pihak perusahaan sekitar yang bisa nanti tanggung renteng untuk mencari solusi bersama. Nah, jadi Pemerintah Kabupaten Serang sesuai arahan Pak Gubernur, kita mensupport sesuai dengan kewenangannya,” ujarnya.
Ia mengatakan, di sekitar jalan raya Bojonegara-Puloampel, ada lahan perkantoran maupun lahan-lahan milik perusahaan yang terdampak pembangunan jalan. Untuk lahan milik perusahaan, ia meminta agar adanya jalan tengah sehingga lahan tersebut bisa dibangun tanpa harus dilakukan pembebasan lahan.
“Ini perlu didiskusikan, apakah mereka bisa mensuport untuk ketersediaan lahan di jalur Bojonegara-Puloampel,” ujarnya.
Najib menargetkan, pendataan lahan bisa diselesaikan di tahun ini sehingga di tahun depan proses pembangunan bisa mulai dilaksanakan. “Diharapkan tahun ini bisa selesai, karena yang membutuhkan waktu agak lama berkomunikasi dengan perusahaan,” ujarnya.
Perwakilan Industri Belum Diajak Bicara
Mengenai permintaan perusahaan di Kabupaten Serang untuk mambantu pembebasan lahan, HRD Serang Barat pun buka suaran. Ketua Form HRD Serang Barat, Abdul Muhit, mengaku belum bisa berbicara banyak mengenai permintaan tersebut.
Muhit mengaku, selama ini perwakilan perusahaan belum pernah diajak bicara oleh Pemkab Serang mengenai rencana pelibatan perusahaan untuk pembebasan lahan.
“Ramainya hanya di berita-berita saja. Saya belum pernah dipanggil atau dikomunikasikan soal permintaan tersebut sehingga belum bisa berkomentar banyak,” ujarnya.
Ia mengatakan, dari segi program perusahaan di Serang Barat tentunya menilai hal tersebut sangat positif dan mendukungnya. Namun untuk partisipasi industri untuk menghibahkan lahan yang mereka kuasai, harus terlebih dahulu duduk bersama untuk membahas secara detail. “Jadi tidak semudah itu, harus duduk bersama antara pemerintah dan perusahaan. Harus dilakukan FGD dan lain sebagainya,” tegasnya.
Di forum HRD Serang Barat sendiri, ada sekitar 20 sampai 30 perusahaan yang terhimpun. Dari semua anggota tersebut belum ada anggota yang merasa diajak bicara untuk rencana tersebut.
“Kalau total seluruh perusahaan di Bojonegara-Puloampel jumlahnya ratusan. Terdiri dari perusahaan besar, sedang hingga kecil,” pungkasnya.
Editor: Agus Priwandono
