SERANG – Belum dilantiknya organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Banten ternyata berimbas ke mana-mana. Termasuk, ke masalah ‘dapur’ para pegawai negeri sipil.
Mereka akhirnya meminjam uang, salah satunya di koperasi. Pilihan itu dilakukan untuk membuat dapur tetap mengebul dan cicilan kredit tetap lancar.
Pengelola Koperasi Menara Banten Nia Kurniati mengungkapkan, pada Januari ini, ada peningkatan jumlah PNS yang mengajukan peminjaman. Diakui Nia, itu terjadi karena penundaan gaji yang dilakukan pemerintah terhadap PNS. “Ya, banyak (PNS-red) melakukan peminjaman dan alasannya karena belum gajian,” ujar Nia, kemarin.
Kata Nia, berdasarkan penuturan PNS yang meminjam uang di koperasinya, mereka meminjam uang agar bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan dapat membayar angsuran kredit. “Keperluannya beragam, ada yang buat bayar rumah, bayar cicilan mobil karena ditagih leasing, dan lainnya,” tuturnya.
Di kalangan Dewan, para Wakil Rakyat mengeluhkan anggaran yang tidak kunjung cair. Kemarin (16/1), saat sidang masa reses I berlangsung di DPRD Banten, anggota Dewan dari Fraksi Demokrat Herry Rumawantine melakukan instruksi. Ia mengaku, sudah melakukan kegiatan sejak awal Januari. “Jadwal kegiatan sudah disusun dan dirapatkan badan musyawarah, bahkan sudah dilaksanakan anggota Dewan, tetapi anggarannya belum bisa dicairkan,” katanya.
Kata dia, seharusnya begitu ada kegiatan, anggaran harus sudah cair. “Nah, saya enggak tahu makanya saya minta penjelasan. Kalau alasannya karena memang perubahan OPD baru, itu kan masalah orangnya, tapi sistem kan berjalan,” sambung mantan Ketua DPRD Kota Tangerang ini.
Ia mengatakan, ketentuan terus bergulir siapa pun pemimpin dan penggantinya. “Jadi, sekarang anggota Dewan bekerja harus menggunakan uang sendiri. Makanya, saya pertanyakan ini harus berjalan atau dihentikan,” cetusnya.
Pada paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Banten Adde Rosi Khaerunnisa yang menggantikan Ketua DPRD Banten Asep Rahmatullah yang berhalangan hadir, Herry meminta penjelasan pergantian penggunaan uang kegiatan yang menggunakan uang pribadi. “Kalau pakai uang sendiri, apakah nanti diganti atau tidak? Sampai hari ini belum ada penjelasan dari sekwan atau pimpinan,” ujarnya.
Herry mengaku, sudah melakukan kunjungan kerja dan inspeksi mendadak. “Padahal, kegiatan sudah jalan anggaran belum cair. Kan itu kalau dikumpulin banyak, saya khawatir nanti enggak bisa dicairkan kan jadi masalah,” katanya tanpa memerinci jumlah pastinya.
Adde Rosi yang didampingi tiga wakil ketua lain, yakni Ali Zamroni, Nuraini, dan Muflikhah langsung memberikan tanggapan. Menurutnya, masalah tersebut akan segera ditindaklanjuti. “Nanti kita kirim surat untuk memberikan jawaban,” katanya dilanjutkan dengan menutup paripurna dengan tiga ketukan palu sidang.
Sekda Banten Ranta Soeharta yang turut hadir dan mendengar keluhan Herry mengatakan, pencairan APBD Banten tahun 2017 masih terkendala pembentukan SOTK baru. “Ya, kan itu rangkaiannya,” katanya.
Ia menjelaskan, ada mekanisme yang mengatur untuk mengganti biaya operasional dari uang pribadi. “Kita sudah ada SOP-nya. Dia (Herry Rumawantine-red) juga sudah tahu kok,” kata Ranta dengan gelagat senyum khasnya. (Supriyono-Susi K/Radar Banten)
