SERANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Serang menolak dana bantuan provinsi (Banprov) tahun 2017 yang hanya dianggarkan Rp32 miliar. Hal itu dikatakan Walikota Serang Tb Haerul Jaman, setelah dipastikan Banprov untuk Kota Serang hanya Rp32 miliar, kemungkinan Pemkot tak akan memakai bantuan yang dialokasikan sebesar Rp32 miliar itu.
“Angka itu jauh dari harapan Pemkot, yang mengajukan bantuan sekitar Rp180 miliar. Kami anggap apa yang kami harapkan untuk masyarakat Kota Serang tak jadi perhatian mereka (Pemprov). Padahal Pemkot tak minta berlebihan, kalaupun harus turun dari bantuan tahun sebelumnya tak masalah jika turun sedikit. Jadi ini kebijakan Pemkot untuk tidak menggunakan Banprov tersebut. Ya kami menolak anggaran itu,” katanya usai membuka kegiatan sosialisasi aplikasi e-Hibah Bansos di salah satu hotel di Kota Serang, Selasa (31/1).
RelatedPosts
Jaman mengungkapkan, ketika daerah mengusulkan untuk pembangunan daerah itu butuh sinergitas semua pihak, butuh bantuan semua pihak. Pemkot juga masih butuh bantuan pemerintah pusat, bantuan Provinsi. Oleh karena itu, Pemkot mengusulkan bantuan anggaran ke Provinsi Rp139 miliar. Hal itu untuk kesehatan, pendidikan, infrastruktur dan penataan Banten Lama yang membutuhkan Rp41 miliar. Tapi ternyata realisasi dari Pemerintah Provinsi Banten bahkan tidak mencapai setengah pengajuan.
“Entah itu kebijakan dari pemerintahnya atau kebijakan dewan. Tadinya Banprov Pemkot hanya Rp25 miliar, tapi kemudian berubah jadi Rp32 miliar. Angka itu dengan tahun lalu tidak sampai setengahnya, ini kok turun drastis. Sementara Kota Serang kan ibu kota provinsi yang harus dapat perhatian juga, jadi wajar kami seperti ini. Kami harap ingin ada pemerataan dalam Banprov ini. Kami tahu pasti semua kabupaten kota membutuhkan bantuan itu untuk masyarakat,” tuturnya.
Bantuan yang diusulkan Pemkot Serang, kata Jaman, juga untuk kebutuhan masyarakat, di antaranya untuk membantu pemenuhan infrastruktur penunjang di masyarakat. Pemkot melihat ada ketimpangan dalam pengalokasian Banprov 2017 tehadap kabupaten kota. “Ada perbedaan yang signifikan antar daerah, ada yang kecil, ada yang besar sekali. Kami tahu semua kabupaten kota pasti membutuhkan, karena berbicara untuk kepentingan masyarakat, tapi ketika beri kebijakan jomplang,” ujarnya.
Pemkot merasa Banprov untuk Kota Serang tidak sesuai harapan, padahal, kata Jaman, Kota Serang Ibu Kota Provinsi Banten yang merupakan wajah provinsi dan harusnya ada perhatian dari provinsi. Walaupun memang daerah lain juga harus diprioritaskan.
“Tapi kan ini ibu kota provinsi, harus ditata bareng-bareng, ketika mengusulkan juga tidak berlebihan, paling tidak minimal sama seperti tahun lalu Banprov-nya sekitar Rp60 miliar, atau kalaupun berkurang sedikit gak masalah,” katanya.
Menurut Jaman, Pemkot juga sudah berkoordinasi ke Pemprov dan berkoordinasi ke pimpinan DPRD Provinsi. Karena pimpinan DPRD Banten juga dari Dapil Kota Serang. Semoga usulan yang diharapkan dapat dibantu karena tidak besar. “Padahal kami melihat pucuk pimpinan DPRD Provinsi ada tiga orang yang dari Dapil Kota Serang, mereka harusnya memberikan perhatian ke masyarakatnya, tapi kenapa gak direspon, mereka bicara sebagai wakil rakyat tapi gak diperhatikan masyarakatnya. Bicara pembangunan tapi tidak memprioritaskan Dapilnya. Tidak ada keberpihakan ke masyarakat di Kota Serang,” ujar Jaman.
Meskipun Pemkot Serang menolak Banprov, menurut Jaman, hubungan atau sinergitas antara provinsi dan Pemkot Serang akan tetap dijaga dengan baik. Pemkot juga menyayangkan jika ada ketidakharmonisan antara Pemkot dan Pemprov, karena tidak ada permasalahan lain, hanya terkait Banprov. “Komunikasi, koordinasi dan sinergitas dengan Pemprov tetap dijalankan. Kami harus bisa membedakan terkait permasalahan bantuan yang kami tolak, dengan hal-hal lainnya. Kami tetap jalin koordinasi, karena antara pemerintah pusat, provinsi dan daerah harus sinergi, mungkin provinsi juga sudah mengalokasikan bantuan keuangan untuk wilayah kota, itu akan kami kawal,” katanya. (Ade F)
