SERANG – Sekitar 3.000 warga Kota Cilegon terancam kehilangan hak suaranya pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten 15 Februari mendatang. Hal tersebut merupakan buntut dari penggusuran yang dilakukan Pemkot Cilegon kepada permukiman di Link Cikuasa Pantai dan Link Keramat Raya.
Kendati kasus penggusuran terhadap 417 rumah warga tersebut pada tingkat Pengadilan Tata Usaha Negara (PUTN) dimenangkan oleh warga, keputusan itu belum menjamin warga bisa menyalurkan haknya sebagai pemilih pada pesta demokrasi tahun ini.
Persoalan tersebut pun dicurahkan warga hari ini kepada Ketua DPRD Provinsi Banten Asep Rahmatullah saat melakukan audiensi di ruang kerjanya siang ini, Kamis (2/2).
Jasmin Tanjung (56), warga Cikuasa Pantai mengatakan, selain belum menerima ganti rugi, warga pun bingung atas status kependudukannya. “Kita susah semakin susah, kita gak punya lagi tempat tinggal, tempat usaha,” ujarnya.
Menyikapi persoalan tersebut, Ketua DPRD Provinsi Banten Asep Rahmatullah mengaku akan memanggil Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Banten untuk mengatasi persoalan tersebut. Menurutnya, jangan sampai ada masyarakat tidak mendapatkan haknya.
“Nanti lewat komisi, saya pun nanti akan turun tapi pas hari tenang, kalau sekarang bisa dianggap kampanye,” ujarnya.
Menurutnya, KPU harus segera melakukan pendataan untuk mengantisipasi persoalan tersebut terjadi di daerah lain. “Kalau benar ada, nanti bisa dimasukan ke daftar pemilih tambahan,” katanya. (Bayu)
