PELATIHAN kerja belum mendapatkan perhatian serius dalam anggaran pendidikan nasional. Pada 2017 anggaran nasional sebesar Rp416,7 triliun. Diharapkan anggaran fungsi pendidikan yang besar itu bisa direalokasikan untuk pelatihan kerja.
Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kemenaker Bambang Satrio Lelono saat ditemui di Forum Diskusi Bakohumas, Percepatan Peningkatan Daya Saing dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Indonesia melalui Program Reorientasi, Revitalisasi, dan Rebranding (3R) Balai Latihan Kerja, di Semarang, Jawa Tengah, Kamis (9/3).
”Sebagian besar anggaran pendidikan dialokasikan untuk transfer daerah seperti gaji guru atau sebesar 64,5 persen. Sedangkan alokasi untuk pelatihan kerja masih kecil sekali,” ujar Bambang, sebagaimana dilansir JawaPos.com.
Bambang mengungkapkan, Kemenaker saat ini tengah mendorong pemerintah pusat agar mengalokasikan anggaran untuk pelatihan kerja secara khusus. ”Kami menginginkan agar alokasi anggaran untuk pelatihan kerja sebesar 5 persen dari anggaran pendidikan atau sekitar Rp20 triliun,” ujarnya.
Realokasi anggaran ini, dia melanjutkan, tidak semata-mata akan dikelola oleh Kemenaker. Melainkan, anggaran tersebut akan dikelola secara proporsional oleh masing-masing Kementerian/Lembaga terkait untuk melaksanakan fungsi pelatihan kerja.
Bambang menuturkan, dengan alokasi dana pelatihan kerja tersebut, maka kebutuhan tenaga kerja terampil akan lebih cepat terpenuhi. ”Keterampilan tenaga kerja dalam waktu singkat akan meningkat dan daya saing akan menjadi lebih kompetitif,” ujarnya.
Terkait program revitalisasi SMK, masih ujar Bambang, Kemenaker tengah mempersiapkan BLK-BLK untuk menjadi tempat pelatihan guru-guru adaktif. Pasalnya, hingga saat ini kendala pendidikan vokasi di SMK adalah minimnya guru produktif. Permintaan guru produktif dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) sebanyak 15 ribu. ”Kita punya 301 BLK, tentu semua akan siapkan untuk pelatihan guru adaktif menjadi guru produktif,” ungkapnya. (nas/yuz/JPG)
