SERANG – Sejak awal Provinsi Banten berdiri, baru kali pertama Pemprov Banten mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas laporan keuangan daerah (LKP) tahun 2016. Namun, opini WTP itu tidak bisa dijadikan jaminan bahwa Banten, yang termasuk dalam enam wilayah rawan korupsi versi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini, bebas dari praktik korupsi.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten Nandy Mulya S mengungkapkan, pada tahun-tahun sebelumnya, Pemprov kerap mendapatkan opini wajar dengan pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. “Bahkan, 2014 lalu sempat disclaimer,” ujar Nandy saat tampil pada acara Perspektif Banten di Banten Raya TV, Selasa (13/6).
Selain Nandy, acara yang dipandu Redaktur Pelaksana Radar Banten Delfion Saputra itu juga menghadirkan Aspidsus Kejati Banten Abdullah Noer Deni dan Dekan Fakultas Hukum Untirta Aan Asphianto.
Nandy mengatakan, keberhasilan Pemprov meraih opini WTP itu tentu saja berkat peran serta dan dukungan dari seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di Pemprov. Tata kelola keuangan dan aset bukan hanya menjadi tanggung jawab BPKAD, tapi juga OPD lain. Apalagi, sejak tahun lalu, supervisi KPK berkantor juga di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) di Kecamatan Curug, Kota Serang.
Ia mengatakan, pemeriksaan laporan keuangan yang dilakukan BPK hanya untuk memberikan opini terhadap kinerja dan laporan saja. “Tentu saja laporan itu tidak bisa mengungkapkan secara detail,” ungkapnya.
Untuk itu, meskipun meraih opini WTP, ada 15 rekomendasi yang diberikan BPK untuk ditindaklanjuti Pemprov. Jumlah itu terdiri dari sembilan temuan terkait sistem pengendali internal (SPI) dan enam kepatuhan.
Namun, Nandy mengklaim angka temuan itu mengalami tren penurunan setiap tahunnya. Diuraikan, 2013 lalu ada 40 temuan, tahun 2014 ada 38 temuan, dan tahun 2015 sebanyak 22 temuan. Dengan adanya rekomendasi dari BPK yang harus ditindaklanjuti Pemprov, Inspektorat akan memanggil OPD terkait.
Kata dia, beberapa upaya yang dilakukan Pemprov untuk meraih opini WTP adalah intens melakukan evaluasi terhadap kinerja, semua bergerak by system dan aplikasi, serta tidak menunda pekerjaan sampai akhir tahun.
Meskipun mengantongi opini WTP, tapi ada praktik tindak pidana korupsi, yakni dana jasa pelayanan kesehatan di RSUD Banten pada 2016 senilai Rp 17,872 miliar. Atas itu, Aspidsus Kejati Banten Abdullah Noer Deni mengatakan, temuan itu terjadi lantaran tak semua diperiksa BPK. “Apalagi, informasi yang diterima aparat dapat dari mana saja, termasuk hasil audit,” ujarnya.
Namun, saat ini, kejahatan korupsi cenderung bukan terjadi di proses. “Sekarang tindak pidana korupsi lebih profesional,” ungkap Deni.
Dekan Fakultas Hukum Untirta Aan Asphianto juga menilai opini WTP tidak menjamin suatu lembaga bebas dari praktik korupsi kolusi dan nepotisme (KKN) karena sifat pemeriksaannya hanya general audit. “Apa yang diterbitkan pemeriksa bukan jaminan,” ujarnya.
Kata dia, seharusnya ada kelanjutan pemeriksaan selain audit keuangan, misalnya audit kinerja hingga investigasi. Apabila pemeriksaan dilakukan secara keseluruhan, baru dapat dikatakan hasilnya dapat dijadikan jaminan. Namun, terlepas dari itu, diraihnya opini WTP oleh Pemprov dan tujuh kabupaten kota yang ada di Banten tentu merupakan suatu kebanggaan. Untuk itu, hal-hal yang menjadi temuan harus ditindaklanjuti. Selain itu, kebijakan pimpinan untuk menegakkan aturan dan kode etik harus dilakukan. “WTP jangan hanya untuk kepentingan politik,” tegasnya.
Untuk lebih lengkapnya, pembaca dapat menonton program Prespektif Banten yang akan ditayangkan di Banten Raya TV pada Juli mendatang. (Rostinah/RBG)
