CILEGON – Puluhan pemuda dari Karang Taruna tiga kelurahan yakni Kubang Sari, Tegal Ratu, dan Samang Raya mendesak PT KPMS (Krakatau Posco Maintenance Service) memberikan data para pekerjanya yang dari warga ring 1. Itu dilakukan menyusul adanya rekrutmen tenaga kerja dari luar daerah oleh PT KPMS.

Hearing yang berlangsung di Gedung DPRD Kota Cilegon ini, Senin (31/7) turut dihadiri oleh Kadisnaker Cilegon, perwakilan PT KPMS, dan anggota Komisi II DPRD Kota Cilegon.

“Kita merasa dizolimi. Ini kenapa sampai ada rekrutmen tenaga kerja dari Jepara dan Banyuwangi? Padahal warga sekitar perusahaan saja masih banyak yang pengangguran,” ujar Miftahul Iman, Ketua Karang Taruna Kubang Sari.

Sementara itu, perwakilan PT KPMS, Rudi mengaku rekrutmen tenaga kerja lokal sudah dilakukan seperti apa yang tertuang di Peraturan Kota Cilegon sebanyak 70 persen. Namun saat pemuda dari Karang Taruna meminta data tenaga kerja lokal itu ia masih bungkam. “Kita sudah banyak pekerja yang diambil dari warga sekitar. Itu pekerja yang dari luar daerah untuk penempatan sebagai transleter bahasa Korea,” katanya.

Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Cilegon Bukhori menyesalkan adanya rekrutmen tenaga kerja dari luar daerah yang dilakukan oleh pihak PT KPMS.

“Kalau bahannya ada dari Cilegon kenapa harus mengambil dari luar daerah, mbok ya warga Cilegon dulu yang dipekerjakan. Menurut data di kartu kuning ada 6.833 orang pengangguran di Cilegon. Ditambah 3.408 orang tahun 2017 ini. Dan juga ditambah PHK PT Indofero dengan vendornya sekitar 1.500 orang,” tuturnya.

Hearing yang berlangsung belum menemukan hasil kesepakatan. Pihak Disnaker dan anggota DPRD Cilegon mengagendakan akan melakukan hearing susulan pada Jumat mendatang untuk membahas persoalan tersebut. (Riko Budi Santoso/rikosabita@gmail.com)