SERANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten menyoroti kendala yang kembali terjadi dalam proyek pembangunan tol Serang-Panimbang yaitu terkait taksiran harga tanah oleh tim appraisal. Diketahui, proses tersebut molor dari target waktu yang telah ditetapkan.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Banten Thoni Fathoni Mukson menjelaskan, kendala keterlambatan tim appraisal tersebut jangan sampai berdampak pada rencana groundbreaking atau peletakan batu pertama Oktober 2017 mendatang.
“Masalah itu jangan sampai buat groundbreaking oleh Presiden Jokowi Oktober nanti molor,” kata Thoni di ruang fraksi PKB DPRD Provinsi Banten, Jumat (11/8).
Menurut Thoni, pemerintah harus merespon proyek tersebut dengan sungguh-sungguh mengingat proyek tersebut merupakan salah satu proyek strategis nasional di Banten. Selain itu, proyek tersebut pun memiliki peranan penting dalam perkembangan perekonomian di wilayah Banten Selatan.
Dijelaskan Thoni, jika tol tersebut berhasil dibangun, maka akses menuju wilayah selatan akan terbuka lebar. Dari enam exit tol, empat diantaranya berada di jalur milik pemerintah kabupaten kota. Itu tentu akan berdampak baik pada potensi-potensi yang dimiliki oleh setiap daerah.
“Jangan sampai proses pembebasan lahan ini membuat proses selanjutnya molor juga,” kata Thoni.
Sebelumnya, seperti yang telah diberitakan Radar Banten Online, pembebasan lahan tol Serang-Panimbang kembali menghadapi kendala. Setelah sebelumnya terkendala oleh proses pendataan daerah yang akan dilewati salah satu proyek strategis nasional tersebut, kini terkendala oleh tim appraisal atau penaksir harga. (Bayu Mulyana/coffeandchococake@gmail.com)
