SERANG – Untuk menutupi kekurangan pembiayaan hingga akhir tahun, DPRD Kota Serang mengusulkan anggaran hingga Rp 11 miliar di APBD Perubahan. Anggaran itu dibagi untuk belanja langsung Rp 8 miliar dan belanja tidak langsung Rp 3 miliar. “Belanja langsung itu paling banyak untuk memenuhi kebutuhan kantor yang kurang,” ungkap Wakil Ketua DPRD Kota Serang Amanudin Toha, Minggu (10/9).
Selain mebel, tambahnya, banyak hal lain yang harus dipenuhi untuk menempati gedung DPRD Kota Serang yang baru di Jalan Syekh Nawawi Albantani, Kelurahan Banjaragung, Kecamatan Cipocokjaya. Seperti diketahui, mulai pekan ini Dewan pindah dari gedung lama yang berada di Jalan Mayor Syafei ke gedung baru yang dibangun dengan anggaran senilai Rp 45,7 miliar.
Sementara usulan untuk belanja tidak langsung, lanjut Aman, guna memenuhi amanat PP Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD yang diikuti perda yang sudah disahkan beberapa waktu lalu. Diketahui, berdasarkan PP dan perda itu, pendapatan Dewan naik karena ada tunjangan transportasi dan kenaikan tunjangan komunikasi intensif yang mengikuti kemampuan keuangan daerah.
Ketua DPRD Kota Serang Subadri Usuludin mengatakan, membengkaknya anggaran Dewan hanya untuk kali ini saja. “Tapi, kan nanti ada manfaatnya dan untuk menghemat anggaran rapat di luar juga,” ujarnya.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Serang Djoko Sutrisno menerangkan, selain untuk melengkapi kebutuhan kantor baru, anggaran yang diusulkan Dewan juga akan digunakan untuk pembuatan raperda. Hari ini, Walikota Serang Tb Haerul Jaman akan menjelaskan Raperda tentang APBD perubahan di gedung Dewan yang baru.
Djoko menguraikan, berdasarkan kebijakan umum anggaran dan plafon prioritas anggaran sementara (KUA-PPAS) APBD perubahan tahun ini ada beberapa program yang menjadi prioritas Pemkot Serang. Mulai dari infrastruktur, persiapan pengoperasian RSUD Kota Serang, hingga pembuatan detail engineering design (DED) untuk beberapa program pembangunan. (Rostinah/RBG)
