SERANG – Anggota Dewan Pewakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Serang menyoroti maraknya tenaga kerja Indonesia (TKI) ilegal di Kabupaten Serang. Penyebabnya, pengawasan dari pemerintah setempat lemah sehingga perusahaan jasa TKI (PJTKI) ilegal bebas berkeliaran menyasar masyarakat golongan ekonomi rendah.
Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Serang Heri Azhari meminta penegak hukum harus bisa menindak tegas terkait keberadaan sponsor TKI ilegal di setiap pelosok daerah. Karena, biasanya sponsor ilegal menyusuri masyarakat pedesaan yang keterbelakangan ekonomi.
“Karena sudah melanggar dan tidak punya landasan hukum, ya harus ditindak,” pinta Heri melalui sambungan telepon seluler, Minggu (10/9).
Selama ini, Heri mengaku, kerap menerima adanya laporan kasus soal penyiksaan TKI seperti yang dialami Timong, warga Desa Kencanaharapan, Kecamatan Lebakwangi, yang meninggal setelah menjadi korban penyiksaan saat menjadi TKI. Lantaran itu, Heri mendesak Pemkab melalui Disnakertrans bisa menanggapi serius soal maraknya PJTKI ilegal.
“Tidak cukup dengan belasungkawa (terhadap TKI ilegal yang menjadi korban-red). Harus ada tindakan tegas juga dari Pemkab,” desaknya.
Tindakannya, kata Heri, di antaranya mengoptimalkan sosialisasi TKI hingga menyentuh masyarakat perdesaan. Terutama desa yang dinilai paling banyak TKI-nya.
“Nanti dari desa, bisa ke RT-nya. Paling tidak, masyarakat bertanya ke RT apa PJTKI ini jelas atau bagaimana,” terangnya.
Heri juga mendesak Pemkab untuk bisa membantu proses advokasi TKI yang bermasalah. Terutama untuk keluarga TKI yang berasal dari keluarga tidak mampu.
“Untuk menyewa lawyer (pengacara) hukum kan mereka (keluarga TKI-red) tidak punya biaya,” tukasnya.
Pelaksana Bina Penempatan Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Serang Wahyu mengakui, pihaknya kesulitan mendeteksi sponsor PJTKI ilegal.
“Susah, karena kucing-kucingan,” tukasnya.
Soalnya, kata Wahyu, sponsor ilegal rata-rata perseorangan. Mereka biasanya mengiming-imingi masyarakat dengan penghasilan tinggi jika mau berangkat menjadi TKI.
“Ada dorongan ekonomi juga dari masyarakat sehingga mudah terbujuk,” jelasnya.
Oleh karena itu, kata Wahyu, pihaknya terus melakukan upaya sosialisasi kepada masyarakat mengenai TKI ini. Bahkan, sosialisasi melibatkan pihak kepolisian.
“Upaya sosialisasi kita sudah maksimal,” tegasnya.
Sebelumnya, Ketua Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Maftuh Hafi mengungkapkan, ada ratusan TKI asal Kabupaten Serang yang statusnya ilegal.
“Banyak sekali, tidak terhitung,” ungkapnya.
Kata Maftuh, saat ini, sudah ada 100 kasus TKI ilegal di Kabupaten Serang yang sedang ditangani, yakni dari Kecamatan Pontang dan Tirtayasa. Kasusnya antara lain, penjualan orang, hilang kontak dengan keluarga, hingga over kontrak.
“Kebanyakan mereka yang bermasalah itu sudah lima tahun jadi TKI,” pungkasnya. (Rozak/RBG)











