• Berita Utama
  • Kota Serang
  • Kabupaten Serang
  • Pandeglang
  • Lebak
  • Tangerang
  • Cilegon
  • Hukum
  • Olahraga
  • Humaniora
  • Info Bhayangkara
  • Info Adhyaksa
  • Komunitas
  • Persona
  • SEKAM
  • E-Paper
  • Radar Banten TV
  • Berita Utama
  • Kota Serang
  • Kabupaten Serang
  • Pandeglang
  • Lebak
  • Tangerang
  • Cilegon
  • Hukum
  • Olahraga
  • Humaniora
  • Info Bhayangkara
  • Info Adhyaksa
  • Komunitas
  • Persona
  • SEKAM
  • E-Paper
  • Radar Banten TV
  • Berita Utama
  • Kota Serang
  • Kabupaten Serang
  • Pandeglang
  • Lebak
  • Tangerang
  • Cilegon
  • Hukum
  • Olahraga
  • Humaniora
  • Info Bhayangkara
  • Info Adhyaksa
  • Komunitas
  • Persona
  • SEKAM
  • E-Paper
  • Radar Banten TV
  • Berita Utama
  • Kota Serang
  • Kabupaten Serang
  • Pandeglang
  • Lebak
  • Tangerang
  • Cilegon
  • Hukum
  • Olahraga
  • Humaniora
  • Info Bhayangkara
  • Info Adhyaksa
  • Komunitas
  • Persona
  • SEKAM
  • E-Paper
  • Radar Banten TV
Home Berita Utama

UMK 2018 di Tangan Gubernur

Redaksi by Redaksi
Selasa, 14 November 2017 10:33
in Berita Utama, Umum
UMK 2018 di Tangan Gubernur

SERANG –  Dewan Pengupahan Provinsi (DPP) Banten mengakomodasi semua usul bupati walikota, melalui rapat pleno pembahasan upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2018. Selanjutnya, rekomendasi DPP secepatnya diserahkan kepada gubernur Banten sebagai bahan pertimbangan mengambil keputusan final.

Hasil rapat pleno DPP Banten terkait pembahasan UMK 2018 menyepakati dua hal. Pertama, unsur pemerintah, pengusaha, dan akademisi merekomendasikan UMK 2018 tetap mengacu pada formula penghitungan upah yang diatur dalam PP 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Kedua, unsur serikat pekerja mengusulkan penetapan UMK 2018 berdasarkan rekomendasi bupati walikota. Sedangkan untuk dua daerah yang merekomendasikan dua opsi maka untuk penetapannya diserahkan kepada gubernur.

RelatedPosts

Potensi emas Ujung Kulon

Ujung Kulon Simpan Potensi Emas, Dinas ESDM Banten Ungkap Kondisi Geologinya

Selasa, 17 November 2026 09:19
kompetensi guru

Tingkatkan Kompetensi Guru, SDN Rawa Gempol Sepatan Timur Gelar In House Training Komunitas Belajar

Selasa, 17 November 2026 08:17
bencana Kabupaten Serang

Pemerintah Kecamatan dan Desa di Kabupaten Serang Miliki Alat untuk Tangani Bencana

Selasa, 17 November 2026 08:15
Bupati Pandeglang Tekankan Komitmen Perangkat Daerah jalankan pemerintahan yang berkualitas

Wujudkan Tata Kelola Pemerintahan Akuntabel, Bupati Pandeglang Tekankan Komitmen Perangkat Daerah

Selasa, 17 November 2026 07:12

Berita acara hasil pleno DPP Banten telah disepakati dan ditandatangani langsung oleh Ketua DPP Banten Alhamidi dan Wakil Ketua Ikomatussuniah untuk dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan UMK 2018. “Dewan Pengupahan Provinsi sudah selesai melakukan rapat pleno pembahasan UMK 2018, hasilnya tidak bulat karena terjadi perbedaan pendapat antara pemerintah, pengusaha, akademisi, dengan serikat pekerja. Masing-masing unsur Dewan Pengupahan menyepakati dua usulan yang dituangkan dalam berita acara, untuk diserahkan kepada gubernur,” kata Ketua DPP Banten yang juga Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Alhamidi kepada Radar Banten seusai rapat pleno di Kantor Disnakertrans Banten, Senin (13/11).

Alhamidi menegaskan, sesuai fungsinya, DPP tidak memiliki kewenangan memutuskan besaran UMK 2018. Hanya bisa menyampaikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan gubernur sebelum menetapkan UMK. “Malam ini (tadi malam-red) rencananya saya langsung menghadap Pak Gubernur untuk laporan. Besok (hari ini-red) surat rekomendasi dari DPP akan diserahkan secara resmi dengan lampiran berita acara rapat pleno,” ungkapnya.

Ia menambahkan, Disnakertrans Banten juga akan menyampaikan laporan ke Kemenakertrans bahwa DPP Banten telah menggelar rapat pleno pembahasan UMK 2018. “Masih ada waktu satu minggu lagi, keputusan gubernur paling lambat 20 November mendatang,” tutur Alhamidi.

Terkait usulan bupati walikota, Alhamidi mengaku, hanya dua daerah yang mengacu PP 78 yang mengatur kenaikan UMK sebesar 8,71 persen. Kedua daerah itu ialah Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Serang. Sementara enam daerah lainnya di atas 8,71 persen.      “Bahkan Kota Serang dan Kota Tangerang Selatan mengusulkan masing-masing dua opsi. Opsi pertama sesuai PP 78 dan opsi kedua tidak mengacu PP 78,” ungkapnya.

Dengan menggelar rapat pleno, lanjut Alhamidi, tugas DPP sudah selesai membahas UMK 2018. Selanjutnya, Disnakertrans Banten tinggal menyampaikan surat rekomendasi kepada gubernur, kemudian mengekspose keputusan gubernur terkait UMK pada 21 November 2017.

“Urusan kami masih panjang, setelah gubernur menetapkan. Disnakertrans bersiap mengurus usul penangguhan UMK 2018,” ungkapnya.

Yang pasti, kata Alhamidi, gubernur Banten yang memiliki kewenangan memutuskan UMK 2018. “Kami tidak bisa berandai-andai, kita tunggu saja 20 November mendatang penetapan UMK 2018,” tegasnya.

Anggota DPP Banten unsur serikat pekerja, Yudi Supriyadi mengatakan, serikat pekerja mengusulkan agar gubernur Banten menetapkan UMK 2018 sesuai rekomendasi bupati walikota. Kecuali untuk Kota Serang dan Kota Tangsel yang mengajukan dua opsi itu, silakan dipilih salah satunya. “Kami tetap menolak PP 78, jadi rekomendasi bupati walikota itulah jalan tengah sebagai acuan untuk UMK 2018,” ungkapnya.

Sementara anggota DPP Banten unsur pengusaha, Arwin Kusmanta membantah bila usulan bupati walikota diakomodasi DPP terkait pembahasan UMK 2018. “Tidak demikian. Yang benar adalah dari unsur pemerintah, pengusaha, akademisi merekomendasikan agar dalam penetapan UMK 2018 berdasarkan formula sebagaimana yang diatur dalam PP 78/2015. Sedangkan rekan-rekan dari serikat pekerja meminta agar semua rekomendasi bupati walikota baik yang sesuai maupun tidak sesuai PP 78 di SK-kan oleh gubernur. Demikian pula rekomendasi bupati walikota yang merekomendasikan dua nilai diserahkan ke gubernur,” ungkapnya.

Arwin berharap, gubernur Banten bijaksana dalam menyikapi ini. Bahwa patuh pada perundang-undangan itu berlaku untuk semua pihak, yaitu masyarakat pekerja, pengusaha, juga pemerintah. Bilamana tidak setuju atas peraturan perundang-undangan yang berlaku, ada upaya hukum atau uji materi. Tapi, sebelum ada pengganti PP 78 maka peraturan tersebut masih tetap berlaku dan harus dipatuhi oleh semua pihak termasuk di dalamnya pemerintah daerah.

“Tadi dalam rapat pleno ada perbedaan pendapat, tapi juga tidak ada kesepakatan penetapan UMK diserahkan ke gubernur. Rekomendasi pemerintah, pengusaha, dan akademisi, UMK 2018 ditetapkan sesuai mekanisme PP 78,” tegas Arwin. (Deni S/RBG)

Tags: Pemprov BantenUMK 2018
Plugin Install : Subscribe Push Notification need OneSignal plugin to be installed.
Previous Post

Jumlah Permohonan Sengketa Informasi di Banten Meningkat

Next Post

Disidak, Pegawai Pemkot Cilegon Banyak yang Tak Ikut Apel Pagi

Next Post

Disidak, Pegawai Pemkot Cilegon Banyak yang Tak Ikut Apel Pagi

Tour de Banten II 2027

Kapolda Banten Dukung Tour de Banten II 2027, SRB Siapkan Rute hingga 200 Kilometer

Senin, 16 November 2026 16:30
Wakil Ketua DPRD Pandeglang Siap Gaji dan Tunjangan Dipangkas Demi Selamatkan Negara

Wakil Ketua DPRD Pandeglang Siap Gaji dan Tunjangan Dipangkas Demi Selamatkan Negara

Selasa, 17 Maret 2026 13:06
Visual Film Indonesia Disebut ‘Selevel Dunia’, Film Na Willa Bikin Warganet Penasaran

Visual Film Indonesia Disebut ‘Selevel Dunia’, Film Na Willa Bikin Warganet Penasaran

Selasa, 17 Maret 2026 14:02
Bupati Pandeglang Larang Kepala OPD Mudik Menggunakan Mobil Dinas

Bupati Pandeglang Larang Kepala OPD Mudik Menggunakan Mobil Dinas

Selasa, 17 Maret 2026 13:25
Sekolah Gratis Sasar Madrasah, Budi Prajogo Apresiasi Gubernur Banten

Sekolah Gratis Sasar Madrasah, Budi Prajogo Apresiasi Gubernur Banten

Selasa, 17 Maret 2026 14:08
Rangkaian Kegiatan Sosial Chandra Asri Group Selama Ramadhan, Salurkan Bantuan Sosial dan Fasilitasi Mudik Gratis

Rangkaian Kegiatan Sosial Chandra Asri Group Selama Ramadhan, Salurkan Bantuan Sosial dan Fasilitasi Mudik Gratis

Selasa, 17 Maret 2026 13:49
Update Arus Mudik Pelabuhan Ciwandan 17 Maret 2026: Penumpang Tembus 10.987 Orang

Update Arus Mudik Pelabuhan Ciwandan 17 Maret 2026: Penumpang Tembus 10.987 Orang

Selasa, 17 Maret 2026 13:21

Ikuti Kami

Facebook Instagram X-twitter Youtube
Gates of Olympus

Kanal

News

Redaksi

Peluang Usaha

Viral

Inspirasi

Love Story

Olahraga

News Video

Serba Serbi

E-Paper

Tekno

Pedoman Pemberitaan

Indeks

Tutorial

Pilihan Editor

Potensi emas Ujung Kulon

Ujung Kulon Simpan Potensi Emas, Dinas ESDM Banten Ungkap Kondisi Geologinya

by Yusuf Permana
Selasa, 17 November 2026 09:19
0

SERANG, RADARBANTEN.CO.ID – Kawasan Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) di Kabupaten Pandeglang diduga menyimpan potensi mineral emas. Indikasi tersebut diketahui...

Anak Tenggelam

Tim SAR Gabungan Lakukan Pencarian Pada Anak Tenggelam di Kecamatan Kopo

by Ahmad Rizal Ramdhani
Selasa, 17 November 2026 09:08
0

SERANG,RADARBANTEN.CO.ID- Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten melakukan upaya pencarian terhadap anak laki-laki yang dilaporkan tenggelam di Sungai Cidurian, Desa Nyompok,...

No Result
View All Result
  • Berita Utama
  • Kota Serang
  • Kabupaten Serang
  • Pandeglang
  • Lebak
  • Tangerang
  • Cilegon
  • Hukum
  • Olahraga
  • Humaniora
  • Info Bhayangkara
  • Info Adhyaksa
  • Komunitas
  • Persona
  • SEKAM
  • E-Paper
  • Radar Banten TV

© 2026 RadarBanten.