SERANG – Dewan Pengupahan Provinsi (DPP) Banten mengakomodasi semua usul bupati walikota, melalui rapat pleno pembahasan upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2018. Selanjutnya, rekomendasi DPP secepatnya diserahkan kepada gubernur Banten sebagai bahan pertimbangan mengambil keputusan final.
Hasil rapat pleno DPP Banten terkait pembahasan UMK 2018 menyepakati dua hal. Pertama, unsur pemerintah, pengusaha, dan akademisi merekomendasikan UMK 2018 tetap mengacu pada formula penghitungan upah yang diatur dalam PP 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Kedua, unsur serikat pekerja mengusulkan penetapan UMK 2018 berdasarkan rekomendasi bupati walikota. Sedangkan untuk dua daerah yang merekomendasikan dua opsi maka untuk penetapannya diserahkan kepada gubernur.
Berita acara hasil pleno DPP Banten telah disepakati dan ditandatangani langsung oleh Ketua DPP Banten Alhamidi dan Wakil Ketua Ikomatussuniah untuk dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan UMK 2018. “Dewan Pengupahan Provinsi sudah selesai melakukan rapat pleno pembahasan UMK 2018, hasilnya tidak bulat karena terjadi perbedaan pendapat antara pemerintah, pengusaha, akademisi, dengan serikat pekerja. Masing-masing unsur Dewan Pengupahan menyepakati dua usulan yang dituangkan dalam berita acara, untuk diserahkan kepada gubernur,” kata Ketua DPP Banten yang juga Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Alhamidi kepada Radar Banten seusai rapat pleno di Kantor Disnakertrans Banten, Senin (13/11).
Alhamidi menegaskan, sesuai fungsinya, DPP tidak memiliki kewenangan memutuskan besaran UMK 2018. Hanya bisa menyampaikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan gubernur sebelum menetapkan UMK. “Malam ini (tadi malam-red) rencananya saya langsung menghadap Pak Gubernur untuk laporan. Besok (hari ini-red) surat rekomendasi dari DPP akan diserahkan secara resmi dengan lampiran berita acara rapat pleno,” ungkapnya.
Ia menambahkan, Disnakertrans Banten juga akan menyampaikan laporan ke Kemenakertrans bahwa DPP Banten telah menggelar rapat pleno pembahasan UMK 2018. “Masih ada waktu satu minggu lagi, keputusan gubernur paling lambat 20 November mendatang,” tutur Alhamidi.
Terkait usulan bupati walikota, Alhamidi mengaku, hanya dua daerah yang mengacu PP 78 yang mengatur kenaikan UMK sebesar 8,71 persen. Kedua daerah itu ialah Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Serang. Sementara enam daerah lainnya di atas 8,71 persen. “Bahkan Kota Serang dan Kota Tangerang Selatan mengusulkan masing-masing dua opsi. Opsi pertama sesuai PP 78 dan opsi kedua tidak mengacu PP 78,” ungkapnya.
Dengan menggelar rapat pleno, lanjut Alhamidi, tugas DPP sudah selesai membahas UMK 2018. Selanjutnya, Disnakertrans Banten tinggal menyampaikan surat rekomendasi kepada gubernur, kemudian mengekspose keputusan gubernur terkait UMK pada 21 November 2017.
“Urusan kami masih panjang, setelah gubernur menetapkan. Disnakertrans bersiap mengurus usul penangguhan UMK 2018,” ungkapnya.
Yang pasti, kata Alhamidi, gubernur Banten yang memiliki kewenangan memutuskan UMK 2018. “Kami tidak bisa berandai-andai, kita tunggu saja 20 November mendatang penetapan UMK 2018,” tegasnya.
Anggota DPP Banten unsur serikat pekerja, Yudi Supriyadi mengatakan, serikat pekerja mengusulkan agar gubernur Banten menetapkan UMK 2018 sesuai rekomendasi bupati walikota. Kecuali untuk Kota Serang dan Kota Tangsel yang mengajukan dua opsi itu, silakan dipilih salah satunya. “Kami tetap menolak PP 78, jadi rekomendasi bupati walikota itulah jalan tengah sebagai acuan untuk UMK 2018,” ungkapnya.
Sementara anggota DPP Banten unsur pengusaha, Arwin Kusmanta membantah bila usulan bupati walikota diakomodasi DPP terkait pembahasan UMK 2018. “Tidak demikian. Yang benar adalah dari unsur pemerintah, pengusaha, akademisi merekomendasikan agar dalam penetapan UMK 2018 berdasarkan formula sebagaimana yang diatur dalam PP 78/2015. Sedangkan rekan-rekan dari serikat pekerja meminta agar semua rekomendasi bupati walikota baik yang sesuai maupun tidak sesuai PP 78 di SK-kan oleh gubernur. Demikian pula rekomendasi bupati walikota yang merekomendasikan dua nilai diserahkan ke gubernur,” ungkapnya.
Arwin berharap, gubernur Banten bijaksana dalam menyikapi ini. Bahwa patuh pada perundang-undangan itu berlaku untuk semua pihak, yaitu masyarakat pekerja, pengusaha, juga pemerintah. Bilamana tidak setuju atas peraturan perundang-undangan yang berlaku, ada upaya hukum atau uji materi. Tapi, sebelum ada pengganti PP 78 maka peraturan tersebut masih tetap berlaku dan harus dipatuhi oleh semua pihak termasuk di dalamnya pemerintah daerah.
“Tadi dalam rapat pleno ada perbedaan pendapat, tapi juga tidak ada kesepakatan penetapan UMK diserahkan ke gubernur. Rekomendasi pemerintah, pengusaha, dan akademisi, UMK 2018 ditetapkan sesuai mekanisme PP 78,” tegas Arwin. (Deni S/RBG)
