SERANG – Direktur RSUD Banten Dwi Hesti Hendarti bakal tak didampingi tim kuasa hukumnya pada persidangan Rabu (22/11) depan. Sebab, kuasa hukum terdakwa dugaan korupsi dana jasa pelayanan (jaspel) RSUD Banten 2016 senilai Rp2,398 miliar itu telah mengundurkan diri.
“Untuk alasan pastinya saya tidak bisa sampaikan. Tetapi yang pasti ada ketidaksepahaman antara kami selaku tim kuasa hukum dengan klien,” ujar pengacara Dwi Hesti Hendarti, Christine Susanti, Minggu (19/11).
Sebelum Christine, Dwi Hesti Hendarti sempat didampingi oleh Saeful Hidayat, ketika perkara dilimpahkan dari penyidik ke penuntut umum. Tetapi, pengacara asal Tangerang itu urung mendampingi Dwi Hesti Hendarti saat persidangan. “Kode etik profesi kami, harus menjaga rahasia klien. Jika kuasa sudah diakhiri, tidak elok kami membuka kepada publik,” kata Christine.
Christine Susanti terakhir mendampingi Dwi Hesti Hendarti pada persidangan Rabu (15/11) lalu. Sidang itu menghadirkan auditor Inspektorat Provinsi Banten Ahmad Yani.
Sesuai surat dakwaan, RSUD Banten mengusulkan target pendapatan retribusi pelayanan kesehatan tahun 2016 sebesar Rp14,3 miliar. Sementara, untuk belanja jaspel kesehatan RSUD Banten sebesar Rp6,2 miiliar.
Usulan tersebut disahkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) SKPD tertanggal 28 Desember 2015. Tetapi, usulan target pendapatan retribusi pelayanan kesehatan itu mengalami perubahan. Pada akhir tahun 2016 berubah menjadi Rp41,1 miliar. Sehingga, jaspel kesehatan yang diterima RSUD Banten dari Pemprov Banten menjadi Rp17,8 miliar. Perubahan itu disahkan dalam dokumen pelaksanaan perubahan anggaran (DPPA) SKPD tertanggal 21 Oktober 2016.
Terkait anggaran yang tersedia pada DPA SKPD tertanggal 28 Desember 2015, pada akhir Maret 2016, terdakwa berniat mengubah pola penghitungan dana jaspel kesehatan yang sebelumnya 39 persen menjadi 44 persen. Terdakwa menemui Oman Abdurahman selaku Koordinator Tim Penghitungan dana jaspel kesehatan.
Perubahan pola penghitungan dana jaspel kesehatan itu bertentangan dengan Pasal 7 Keputusan Direktur RSUD Banten No 821/0514/RSUD/VI/2016. Yakni, insentif langsung diberikan kepada tenaga medis dengan proporsi 60 persen, sementara 40 persen sisanya didistribusikan kepada pos remunerasi, direksi, dan staf direksi.
Sehingga, total penghitungan dana jaspel kesehatan yang ditempatkan ke rekening direksi RSUD Banten sebesar 6,2 sampai 6,3 persen. Setelah dana jaspel kesehatan diberikan masing-masing karyawan dan ke rekening direksi, terdakwa memerintahkan Oman Abdurahman meyakinkan direksi RSUD Banten lainnya mengembalikan dana jaspel kesehatan 6,2 persen sampai dengan 6,3 persen yang dititipkan untuk diambil terdakwa. Sesuai hasil audit Inspektorat Provinsi Banten terdakwa merugikan keuangan negara sebesar Rp2,3 miliar lebih. (Merwanda/RBG)











