TIGARAKSA – Sorotan miring terhadap lemahnya pengawasan izin gudang terus bergulir. Apalagi tragedi meledaknya gudang mercon Kosambi yang menewaskan 51 orang akhir Oktober lalu, membuat maraknya gudang ilegal di kawasan tersebut menjadi perhatian Pemerintah Pusat.
Hampir sebulan, surat edaran Bupati Tangerang mengenai pengawasan gudang dan industri dikeluarkan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) baru mendata 1.766 gudang. Itu pun hanya di delapan desa dan kelurahan di Cikupa dan Kosambi. Dari jumlah itu, baru 346 gudang yang terverifikasi.
Kepala Disperindag Kabupaten Tangerang Teddy Suwardi mengatakan, pengawasannya masih terpaku pada gudang-gudang yang berada di sekitar TKP gedung mercon Kosambi. Minimnya jumlah tim pengawas menjadi faktor lambatnya pengawasan tersebut.
”Meski demikian, kami terus melakukan pendataan di daerah. Kemarin kan sudah ada penutupan dan tindakan tegas di Pakuhaji,” terangnya.
Dijelaskannya, data yang didapat akan diperiksa keabsahan izinnya. Pengawasan izin sendiri tak hanya melihat pada aspek administratif semata, melainkan pada rekrutmen pekerja. Pihaknya juga tidak segan-segan melakukan penutupan pabrik bila ketahuan menolak kedatangan tim pengawas. ”Kami tidak akan segan-segan menyegel, apabila menolak menerima monitoring petugas,” katanya.
Terpisah, Wakil Koordinator Tangerang Public Transparancy Watch (TRUTH) Aco Ardiansyah Andi Patingari menyayangkan verifikasi pergudangan di wilayah Kosambi, baru ada 346 perusahaan. Masih ratusan pabrik yang belum memiliki izin, begitu juga tanda daftar gudang.
”Jika demikian adanya, maka Pemkab Tangerang harus mengambil sikap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan bagi perusahaan atau perorangan yang telah memiliki izin dan tanda daftar gudang, agar dipantau secara berkala,” ucapnya.
Padahal dalam UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, lanjut Aco, pasal 15 ayat 2 Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didaftarkan oleh setiap pemilik gudang sesuai dengan penggolongan Gudang menurut luas dan kapasitas penyimpanannya. Lalu, ayat 3 Setiap pemilik gudang yang tidak melakukan pendaftaran gudang sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dikenai sanksi administratif berupa penutupan gudang untuk jangka waktu tertentu dan/atau denda paling banyak Rp2 miliar. ”untuk menegakkan regulasi tersebut perlu ketegasan dari pemkab,” katanya.
Selain itu, lanjut Aco, untuk mendorong keberlangsungan perekonomian dan siklus perdangagan di Kabupaten Tangerang. Pemkab juga, harus mempermudah. Jangan mempersulit perizinan terhadap seluruh pelaku usaha.
Sementara. Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang Rudy Maesal Rasyid mengatakan, pihaknya akan terus melakukan pendataan terkait jumlah gudang yang terdaftar. Seusai dengan hasil evaluasi bersama dengan Bupati A Zaki Iskandar.
”Tim masih terus melakukan pendataan dan menginventarisasi jumlah gudang yang ada di kawasan masing-masing. Kami tidak mau kecolongan lagi,” ucapnya usai rapat paripurna DPRD, Senin (20/11).
Disinggung mengenai penataan kawasan gudang di Kosambi, Rudy mengatakan, Pemkab akan merelokasi SMPN 1 Kosambi yang tak jauh dari lokasi tragedi yang lahannya akan diperuntukan untuk pembangunan Balai Latihan Kerja Industri. ”Selain itu kami juga membuka gerai pelayanan izin yang memudahkan pengurusan izin industri,” tandasnya. (Wahyu/RBG)
