SERANG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten mengusulkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2018 sebesar Rp 11,3 triliun. Jumlah tersebut mengalami kenaikan satu triliun dari APBD Tahun 2017 yakni sebesar Rp 10,3 triliun.
Diketahui sebelumnya, pembahasan perumusan APBD Banten Tahun Anggaran 2018 antara eksekutif dan legislatif berjalan alot. Namun, pada akhirnya menemukan titik temu. Finalisasi Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2018 menyepakati RAPBD Banten 2018 sebesar Rp 11,3 triliun.
Gubernur Banten Wahidin Halim mengatakan, RAPBD 2018 ini mencakup pembangunan selama 2018 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022 meliputi pembangunan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan lainnya.
“Kesehatan gratis Rp 300 miliar per tahun cukuplah, tapi kita lihat perkembangannya bagi keluarga tidak mampu dan belum menjadi anggota BPJS,” ujarnya di sela-sela penyampaian Nota Pengantar Gubernur mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Provinsi Banten 2018 di ruang Rapat Paripurna DPRD Banten Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kecamatan Curug, Kota Serang, Selasa (21/11).
Ia menjelaskan, selama ini masyarakat mengeluhkan diminta uang oleh sekolah untuk iuran dan pembangunan. Sekarang Pemprov yang membangun termasuk yang menggaji gurunya yang berasal dari bantuan operasional sekolah daerah (bosda). “Tidak ada lagi pungutan di sekolah (SMA/SMK),” jelasnya.
WH akan melihat lihat rancangan komitenya. “Dan kalau masih ada pungutan, kepala sekolah akan kita ganti, dan kita akan laporin ke kejaksaan karena itu sudah masuk korupsi,” tambah WH.
WH mengungkapkan, pihaknya juga mengalokasikan bantuan keuangan untuk delapan kabupaten dan kota. Kabupaten Pandeglang mendapatkan bantuan keuangan sebesar Rp 55 miliar, Lebak Rp 78,3 miliar, Kabupaten Tangerang Rp 70 miliar, Kabupaten Serang Rp 90 miliar.
Lalu, Kota Tangerang Rp 30 miliar, Kota Serang Rp 30 miliar, Cilegon Rp 30 miliar, dan Tangerang Selatan Rp 65 miliar. “Tidak ada penurunan. Sesuai dengan kebutuhan. Kan progres pembangunan (bantuan keuangan-red) mereka belum habis,” katanya.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Banten Hudaya Latuconsina mengatakan, postur RAPBD 2018, Pemprov mengalokasikan untuk belanja tidak langsung sebesar Rp 6,8 triliun dan belanja langsung Rp 4,6 triliun. Terkait belanja hibah Rp 2,1 triliun, kata dia, pembagiannya adalah Rp 1,9 triliun untuk dana bantuan operasional sekolah (BOS), sedangkan sisanya Rp 95 miliar untuk organisasi pemerintah dan lembaga nonpemerintah. “Jadi bukan tanpa tujuan, tapi untuk kepentingan BOS, SD, SMP, dan sekolah swasta,” ujarnya.
Menurut Hudaya, belanja langsung tahun ini mengalami kenaikan signifikan dari tahun sebelumnya menjadi Rp 4,6 triliun. Atas kenaikan ini, kata dia, akan lebih banyak belanja modal yang dikeluarkan pemprov misalnya untuk pembangunan dan tidak kurang dari 550 ruang kelas baru setingkat SMA/SMK akan dibangun. “Ini signifikan sekali sampai Rp 1,156 triliun, dan kami meyakini pada 2018 akan lebih banyak belanja modalnya,” katanya.
Sekretaris Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang juga Sekretaris Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Banten, Thoni Fathoni Mukson mengatakan, bila melihat postur APBD tahun 2018 khususnya pada pembangunan infrastruktur yang berada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) sebesar Rp 1,4 triliun masih jauh dari kata ideal. Namun, hal tersebut sudah menjadi kesepakatan bersama pada rapat KUA PPAS. “Ini sudah menjadi kesepakatan bersama,” katanya.
Ia menghitung, jika dua tahun Pemprov Banten mampu menyelesaikan sisa jalan yang rusak sepanjang 160 kilometer maka di tahun ketiga adalah program terkait perubahan-perubahan status. Hal itu sejalan dengan program strategis nasional (PSN) di Banten. “Programnya sudah bagus. Tinggal dukungan dana,” pungkasnya. (Fauzan D/RBG)
