JAKARTA – Jumlah pelamar tes calon aparatur sipil negara (ASN) baru pada 2018 diperkirakan membeludak. Sebab, seluruh kuota diperuntukkan hampir seluruh instansi daerah. Badan Kepegawaian Negara (BKN) memastikan, seleksi kompetensi dasar (SKD) calon ASN 2018 tetap berbasis komputer (computer assisted test/CAT).
Kepala Biro Humas BKN Mohammad Ridwan menuturkan, secara resmi jadwal seleksi calon ASN tahun ini belum dilansir. Namun, BKN tetap menyiapkan infrastruktur komputer untuk seleksi calon ASN baru. “(Ujian tulis- red) tetap pakai CAT BKN,” katanya saat dihubungi, Kamis (11/1).
Ridwan mengakui ada potensi pendaftar calon ASN yang melonjak. Untuk itu, BKN berencana membuka lokasi CAT baru di lima kantor perwakilan BKN. Yakni, unit pelaksana teknis (UPT) BKN Ambon, Pontianak, Bengkulu, Sorong, dan Palu.
Dengan demikian, secara keseluruhan lokasi CAT BKN ada di 17 titik. Yakni, di kantor pusat BKN, 14 kantor regional BKN, dan di 12 UPT BKN.
Dia mengatakan, dari seluruh titik lokasi CAT BKN itu, sudah didata ada 2.100 unit komputer. Jumlah itu tentu masih perlu ditambah. Sehingga, BKN sedang menjajaki instansi lain yang bersedia menjadi titik tes calon ASN baru berbasis komputer. “Di Pemda sedang kita sisir. Berapa banyak yang punya PC untuk tempat tes,” jelasnya.
Ridwan juga menanggapi banyaknya informasi seleksi calon ASN baru 2018 yang berseliweran di media sosial. Dia menegaskan sampai saat ini pemerintah belum mengeluarkan informasi resmi seleksi calon ASN. Dia berharap masyarakat selektif mencari informasi supaya mencegah adanya praktik penipuan.
Secara normatif, dia mengatakan, masing-masing instansi memang harus menyampaikan kebutuhan calon ASN baru. Hasil penghitungan kebutuhan itu disampaikan ke Menteri PAN-RB dan kepala BKN.
Usulan kuota yang disampaikan masing-masing instansi belum tentu disetujui jumlahnya. Khusus untuk instansi yang belanja pegawainya lebih dari 50 persen, sulit mendapatkan tambahan pegawai baru.
Sebelumnya beredar surat palsu terkait kuota calon ASN baru untuk instansi pusat dan daerah. Surat itu mencantumkan nama Menteri PAN-RB Asman Abnur. Namun, akhirnya pihak Kementerian PAN-RB memastikan surat tersebut hoax. Kepala Biro Hukum Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PAN-RB Herman Suryatman mengatakan, masih ada Pemda yang belum memasukkan usulan calon ASN baru. “Bahkan ada beberapa daerah yang minta perpanjangan waktu,” jelasnya. (JPG/IBM/RBG)
