SERANG – Meski serapan anggaran triwulan I APBD Banten tahun anggaran 2018 di bawah target realisasi 15 persen, namun Gubernur Wahidin Halim tidak mempersoalkan. Capaian itu dianggapnya wajar karena harus beradaptasi dengan sistem informasi manajemen perencanaan, penganggaran, dan pelaporan (simral) yang baru diterapkan.
Hasil evaluasi yang dilakukan gubernur kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Banten diakui Wahidin baru tercapai 12 persen. Ia tidak mengelak hal itu sebagai bentuk keterlambatan. “Ya enggak pakai tercapai, wong kita baru mulai. Tercapai nanti di akhir tahun,” katanya di sela-sela jeda rapat pimpinan di Aula Bappeda Banten, Senin (2/4).
Capaian tersebut enggan disebutnya tidak memenuhi target realisasi 15 persen dari total APBD Banten sebesar Rp10 triliun. Menurutnya, ada proses penyesuaian dengan perubahan simral dan pembayaran nontunai. “Enggak ada target karena kita ada perubahan sistem. Pembayaran nontunai, ada juga perubahan dengan sistem simral. Ya wajar, biasa itu mah,” kilahnya.
“Ada perubahan rekening, ya lambat biasalah, data-data yang lambat masuk ke simral. Misalnya jumlah guru, terus rekening masih pakai yang lama, ada guru yang rekeningnya (belum), terus di dinas-dinas,” sambung Gubernur yang akrab disapa WH ini.
Terkait dengan desakan DPRD Banten yang akan mengundangnya dan meminta klarifikasi atas capaian yang di bawah 15 persen itu, WH menanggapi santai. Ia juga tidak mempersoalkannya. “Ya enggak apa-apa. Itu jawabannya kayak tadi (yang disampaikan ke wartawan-red). Pokoknya (serapan sekarang-red) 12 persen, nanti terkejar. Gubernur tanggung jawab,” ujarnya.
Sebelum rapim kembali dimulai lagi, Sekda Banten Ranta Suharta sempat dimintai komentar atas capaian tersebut. Namun, ia buru-buru masuk ruangan rapim karena Gubernur sudah masuk ke dalam ruangan rapim. “Tadi kan sudah sama Pak Gubernur. Nanti kita lanjut lagi satu jam,” ujarnya sambil naik anak tangga lantai 3 gedung Bappeda Banten.
Hal yang sama juga disampaikan Kepala Biro Administrasi Pembangunan (Adpem) Provinsi Banten Mahdani. Ia enggan memberikan penjelasan lebih rinci mengenai hasil serapan dan evaluasi yang diberikan Gubernur. Ia berdalih, evaluasi masih berjalan.
Namun, saat dikonfirmasi ulang melalui pesan WhatsApp malam harinya, Mahdani hanya menjawab singkat, bahwa evaluasi belum selesai dan dilanjutkan hari ini.
Sementara itu, Wakil Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Banten Hudaya Latuconsina membenarkan serapan baru 12 persen dari target 15 persen. Ia juga membenarkan, jika perubahan pembayaran nontunai menjadi salah satu penyebab rendahnya capaian serapan anggaran di triwulan I ini. “Satu emang karena pembayaran nontunai,” katanya.
Selain itu, karena ada beberapa proyek yang terlambat melakukan dilelang. “Harusnya tender sudah mulai lancar, tapi sedikit terkendala karena lelang baru-baru bulan ini. Itu hambatan sehingga akhirnya memengaruhi penyerapan,” sambung pria yang juga menjabat sebagai Kepala Bappeda Banten ini.
Karenanya, Hudaya mengatakan, solusi yang bisa dilakukan adalah dengan mempercepat proses lelangnya. Masing-masing OPD juga harus menggenjot kinerja agar semua program yang direncanakan berjalan sesuai dengan targetnya. “Harus dipercepat, lelang cepat karena lelang ada metodenya yang bisa dipercepat. Terutama di konstruksi, terus semua harus gesit lah,” cetusnya. (Supriyono/RBG)
