CILEGON – Sebanyak enam bakal calon anggota legislatif (caleg) yang berasal dari empat parpol mendapat teguran Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Cilegon. Mereka diduga melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
Ketua Panwaslu Kota Cilegon Siswandi menyatakan, pihaknya sudah memanggil para bakal caleg tersebut. Tidak secara personal, pengurus parpolnya pun dipanggil untuk diklarifikasi. Namun, dia enggan menyebutkan siapa saja bakal caleg tersebut. Yang jelas, mereka berasal dari empat parpol, yakni Partai Golkar, PAN, PDIP, dan PKS.
“Belum bisa disampaikan karena masih dalam proses kajian. Setelah pleno baru diumumkan statusnya karena ini baru dugaan pelanggaran,” ujar Siswandi, Selasa (3/4).
Siswandi menjelaskan, keenam bakal caleg tersebut dipanggil oleh Panwaslu Kota Cilegon, sementara tiga bakal caleg lainnya oleh Panwascam Jombang, Cibeber, dan Ciwandan. Siswandi mengaku, pihaknya sudah melayangkan surat ke seluruh parpol peserta pemilu 2019. Dia mengimbau agar parpol dapat menurunkan semua alat peraga kampanye.
“Mulai dari baliho dan spanduk, serta billboard yang berisi lambang, logo, dan simbol parpol peserta Pemilu 2019,” terang Siswandi.
Menurut Siswandi, beberapa parpol tersebut diduga memasang alat peraga kampanye di luar jadwal. “Saat ini mereka belum dikenakan sanksi. Jadi, baru ditegur saja. Tapi jika sudah memenuhi unsur sarat formal dan materielnya maka dugaan pelanggaran tersebut berpotensi melanggar Pasal 492 yang isinya kategori di luar jadwal akan terancam pidana,” tutur Siswandi.
Kata Siswandi, sanksi yang dikenakan terhadap mereka baru dalam bentuk teguran dan diingatkan untuk tidak lagi mengulanginya. “Tapi kalau sudah memenuhi unsur sebagaimana yang tercantum pada Pasal 492 maka bakal caleg yang diduga melanggar bisa dikenakan sanksi pidana dengan kurungan paling lama satu tahun dan denda maksimal Rp12 juta,” lanjut Siswandi.
Menanggapi hal itu, Ketua DPD PKS Abdul Ghoffar mengaku, secara pribadi dan struktural ia belum mengetahui ada kadernya yang menjadi bakal caleg dipanggil oleh Panwaslu. “Enggak ada informasi kepada saya,” terang Ketua Komisi II DPRD Kota Cilegon itu.
Meski demikian, Ghoffar mengakui pernah ada yang menyampaikan informasi bahwa bakal caleg dari PKS mendapat teguran Panwaslu. “Ada surat teguran kedua untuk salah satu bakal caleg dari PKS. Ini lantaran diasumsikan pasang spanduk di tempat umum,” ujar Ghoffar.
Ia pun meminta agar definisi kampanye tersebut diperjelas seperti apa. Hal itu dikarenakan sampai sekarang tahapan kampanye belum dimulai. “Panwaslu jangan baper (bawa perasaan). Tahapan pemilu saja baru tahapan administratif. Selain itu, daftar calon sementara juga belum fiks. Jadi harus jelas dulu definisi kampanye itu apa?,” pinta Ghoffar.
Menurut Ghoffar, jika merujuk kepada undang-undang pemilu, yang dimaksud dengan kampanye itu ada beberapa hal. Di antaranya adanya alat peraga kampanye, menyampaikan visi dan misi, mengajak pihak lain untuk memilih dan atau menjanjikan sesuatu. “Sekarang, apakah definisi kampanye itu berubah?,” tanya Ghoffar.
Ketua Bidang Hukum DPC PDIP Tb Amri Wardhana mengaku, belum tahu siapa bakal caleg PDIP yang diduga telah melanggar peraturan perundang-undangan. “Waduh, caleg yang mana ya. Siapa orangnya,” tanya Amri bingung. (mam/ibm/ira/RBG)
