JAKARTA – Pada peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) di Jakarta, Rabu (2/5), Mendikbud Muhadjir Effendy berjanji memberikan perhatian lebih kepada guru honorer. Mereka secara bertahap akan diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS).
“Prioritas guru, mulai tahun ini kami akan fokus. Pertama-tama adalah mengatasi (masalah) guru,” terang Muhadjir dilansir JawaPos.com.
Menurut dia, persoalan guru patut menjadi prioritas untuk diselesaikan lantaran sudah cukup kompleks. Meski rasio antara guru dan murid saat ini sudah dinilai ideal oleh Kemendikbud, seluruh persoalan yang ada kaitannya dengan guru tidak lantas tuntas.
“Guru honorer masih sangat banyak. Hampir separuh dari guru yang bertugas belum memiliki status,” ungkapnya.
Yang dimaksud guru belum memiliki status, sambung pejabat asal Madiun itu, tidak lain adalah guru honorer. Berdasar data yang dia miliki, jumlah guru honorer yang tercatat sampai tahun lalu sudah mencapai 736 ribu orang. Seluruhnya bertugas di sekolah negeri.
“Tahun ini mudah mudahan kami bisa mengangkat (guru honorer menjadi PNS, Red) dengan jumlah yang agak besar,” katanya.
Menurut Muhadjir, ada beberapa penyebab jumlah guru honorer saat ini sangat tinggi. Salah satunya, keputusan sekolah mempekerjakan guru honorer secara tidak teratur. “Sekolah-sekolah secara serampangan mengambil jalan pintas. Yaitu, mengangkat guru honorer.”
Buruknya, gaji guru honorer yang mereka pekerjakan diambil dari dana bantuan operasional sekolah (BOS). Padahal, lanjut Muhadjir, BOS tidak seharusnya dipakai untuk menggaji guru honorer. “Namanya saja bantuan operasional. Jadi, operasional untuk operasi, bukan untuk gaji,” bebernya.
Dari keputusan itu, muncul persoalan baru ketika guru honorer menerima gaji yang tidak sesuai. Alhasil, masalah menjadi tumpang-tindih. Untuk itu, pengangkatan guru honorer menjadi PNS sangat penting dan harus mendapat perhatian lebih. (syn/wan/c7/ang/jpg)
