CILEGON – Pelabuhan Merak akan diintegrasikan dengan Terminal Terpadu Merak (TTM) dan stasiun kereta api. Nilai investasi proyek pengembangan pelabuhan itu pun ditaksir mencapai Rp600 miliar.
Direktur Pelayanan dan Fasilitas PT ASDP Indonesia Ferry Christine Hutabarat menjelaskan, PT ASDP saat ini sedang membuat rencana induk pelabuhan (RIP) untuk merealisasikan rencana pengembangan pelabuhan itu. Proses itu ditarget selesai dalam kurun waktu satu setengah bulan ke depan.
Pemkot Cilegon maupun Kementerian Perhubungan, menurutnya, sudah menyekapakati hal itu. Bahkan, Pemkot Cilegon telah membentuk kelompok kerja (pokja) untuk menangani proyek itu. “Rencana pengembangan ini agar seperti keinginan Presiden Jokowi, yaitu konsep pelayanan satu jam bisa terwujud selain peningkatan fasilitas baru,” ujarnya setelah rapat koordinasi pembahasan rencana pengembangan Pelabuhan Penyeberangan Merak di Hotel The Royale Krakatau, Selasa (8/5).
Proyek itu ditarget selesai pada 2019 mendatang. Meski masih menghadapi sejumlah kendala, Christine meyakini, proyek itu bisa selesai tepat waktu. Christine menjelaskan, keyakinannya itu melihat dari respons Kementerian Perhubungan serta Pemkot Cilegon yang sangat baik. Kemudian pengerjaan proyek dermaga eksekutif yang menjadi bagian pun berjalan melebihi target yang telah ditetapkan. Seharusnya progres pembangunan baru mencapai 19 persen saat ini justru mencapai 40 persen.
Terkait konsep pengembangan pelabuhan dengan cara dintegrasikan itu tertuang dalam RIP yang sedang disusun itu. Integrasi Pelabuhan Merak ini, menurut Christine, merupakan upaya memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. “Kita tidak semata-mata berbisnis, tapi memberikan manfaat ekonomi dan sosial kepada masyarakat. Intinya pengembangan ini bagiamana kita bisa meningkatkan mutu pelayanan,” ungkapnya.
Pengembangan pelabuhan ini pun dilakukan karena dalam waktu dekat Tol Trans Sumatera akan segera beroperasi. Atas dasar itu, ASDP menilai perlu ada upaya untuk mengoptimalkan keberadaan infrasturktur baru di Pulau Sumatera itu.
Menurutnya, masih ada sejumlah pembenahan yang harus dilakukan ASDP untuk menyambut keberadaan tol itu. Misalnya, masih kerap terjadinya ketidakpastian jadwal, kekurangan dermaga, keterlambatan kapal, dan standar pelayanan minimal.
Hal-hal itu akan menjadi bagian dari proyek pengembangan pelabuhan ini. “Sesuai dengan RIP, bagaimana konektivitas antarmoda, transport (transportasi-red) itu belum selesai kalau kita belum memikirkan konektivitasnya. Dengan ini, konektivitas antara TTM, pelabuhan, serta stasiun akan terbangun dan baik,” ujarnya.
Dijelaskan Christine, ada pihak yang terkait dengan rencana integrasi itu. Ketiganya, PT ASDP, Kementerian Perhubungan, dan Pemerintah Kota Cilegon. Namun, dalam prosesnya kedepan pihak-pihak lain pun akan terlibat seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta sejumlah lembaga lainnya.
Soal nilai investasi yang mencapai Rp600 miliar, menurut Christine, proyek ini akan dikerjakan oleh gabungan badan usaha milik negara (BUMN). Menurutnya, tidak akan ada swasta yang terlibat dalam proyek itu. Kendati sepenuhnya dikerjakan oleh BUMN, ASDP meyakini pembangunan proyek itu sesuai dengan perencanaan dan harapan serta tepat waktu.
Disinggung terkait kendala, diakui Christine, sejauh ini yang menjadi persoalan adalah masing-masing pihak memiliki perencanaan masing-masing sehingga tidak ada titik temu. “Pemkot punya rencana sendiri, ASDP punya sendiri, Kementerian Perhubungan juga sama punya sendiri. Nah, sekarang tidak, semuanya duduk bersama,” katanya.
Kerja sama ini, diyakini Christine, akan menguntungkan semua pihak. Kemudian akan mendorong pembangunan ekonomi secara cepat. “Minggu depan kita bahas lagi,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur Sarana Prasarana Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Yuyun Endang Wahyu Ningrum menuturkan, dalam pertemuan rapat koordinasi itu persoalan-persoalan sudah dinventarisasi.
Dari rapat koordinasi itu, Yuyun meyakini permasalahan-permasalahan pengembangan pelabuhan itu dapat diselesaikan. “Itu perlu koordinasi dan kerja sama semua pihak termasuk menyelesaikan pemanfaatan lahan yang akan digunakan,” katanya usai rapat.
Di level daerah, menurut Yuyun, Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah VIII Provinsi Banten akan mewakili Kemenhub. Namun jika diangkat ke pusat, Dirjen Darat, Dirjen Kereta Api, dan Biro Kerja Sama di Kemenhub siap menyelesaikan. Kemudian nanti dikerjasamakan dengan pola seperti apa. Pembagian keuntungan dan sebagainya, ” ujarnya.
Untuk diketahui, rapat koordinasi itu selain dihadiri perewakilan PT ASDP, Kemenhub, dan Pemkot Cilegon juga dihadiri dari Bidang Sistem Transportasi Jalan Kemenko Perekonomian, PT Astra Infra Toll Road, BPN, serta sejumlah stakeholders lainnya. (mg09/ibm/dwi)
